Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Kolom
LOLOHIN MALU

Mahar Politik Jelang Pilkada: Tum Lindung

Oleh: Made Adnyana Ole

19 Oktober 2019, 11: 31: 52 WIB | editor : I Putu Suyatra

Mahar Politik Jelang Pilkada: Tum Lindung

Made Adnyana Ole (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

SUATU hari, menjelang musim pilkada, Pimpinan Parpol (mari kita singkat jadi Pimpol) tiba-tiba hendak berkunjung ke daerah. Lima bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftar dan sudah sering masuk koran sibuk siapkan strategi jitu. Masing-masing dari mereka harap-harap dan cemas-cemas: surat rekomendasi masuk kantong sendiri atau melayang ke kantong bacabup lain.

Satu bacabup punya hotel, ia siapkan kamar khusus, istimewa, dan spektakuler. Satu lagi bacabup punya restoran. Masakan terenak dengan sajian megah pun siap siaga. Satu bacabup lagi punya usaha travel, maka dari itu, paket perjalanan ke objek wisata paling rahasia dan tersembunyi dirancang amat apik dan strategik.  Satu bacabup lagi punya tempat hiburan malam, he he he, tahulah apa yang dia siapkan.

Masing-masing dari mereka tak mau lengah dalam upacara penyambutan, karena jika lengah maka rekomendasi melayang ke kantong bacabup lain. Plus kena marah bertahun-tahun. Eh, baru empat ya? Ke mana satu bacabup lagi? Hehe, ia sedang bingung. Susah diceritakan karena ia memang orang susah. Tak punya usaha, apalagi uang. Sebut saja namanya Gede Anu – biasa diledek dengan nama Gede Anune tapi Cenik Nyaline.

Ia hanya kader parpol yang hampir seluruh harinya dihabiskan di sekretariat, tugasnya serabutan, dan lebih banyak jadi pelayan bagi urusan parpol dan nonparpol, termasuk melayani kader-kader top parpol (anggota DPRD, bupati dan wakil bupati), termasuk jika hendak bikin kopi dan beli rokok.  Lho, sudah susah, kok daftar bacabup? Alasannya bikin senyum geli. Si Gede ini hanya mengikuti aspirasi OB dan OG (office boy dan office girl) dari DPD dan seluruh DPC dan PAC. “Saya tak enak menolak aspirasi teman-teman seperjuangan di sekretariat,” katanya lugu.

Syahdan, gelisang satua enggal, datang berita dari pusat: Sang Pimpol minta disiapkan tum lindung (pepes belut). Belutnya pun harus belut yang ditangkap dari sawah di desa. Asli, tak boleh belut peliharaan di lubang toilet, apalagi diimpor dari luar pulau. Konon lidah Sang Pimpol lihai membedakan belut dari sawah asli pelosok Pulau Bala-bala atau belut ternak di lubang toilet.

Pinta Sang Pimpol bikin bacabup pemilik restoran girang. Pikirnya, hanya dia-lah yang bisa menyiapkan tum lindung. Yang lain pasti lewat. Meski restorannya hanya menyediakan masakan Eropa, namun ia punya banyak kolega yang bisa dimintai tum lindung asli. Jika tak ada, ia bisa membayar karyawannya yang  memang kebanyakan dari desa untuk mencari lindung ke desa-desa. Urusan memasak, itu hal gampang.

Bacabup pemilik hotel, pemilik usaha travel, dan pemilik tempat hiburan malam, juga menanggapi pinta Sang Pimpol dengan santai. Mereka punya duit, dan lindung bisa dibeli dengan mudah. Hanya bacabup Gede Anu yang agak cemas. Ia tak punya apa-apa untuk bisa mendapatkan belut asli dari sawah desa.

Namun, sehari sebelum Sang Pimpol tiba, tum lindung tak ada. Tak ada yang bisa mendapatkan belut. Di sawah yang luasnya terus menyusut karena dibanguni perumahan, hotel, restoran dan mall, belut menghilang diusir racun pestisida. Para bacabup kelimpungan. Mereka menggelar rapat istimewa di sekretariat DPD dengan dihadiri seluruh pimpinan DPC dan PAC serta kader-kader senior. Mereka membahas topik luar biasa: tum lindung.

Kesimpulan rapat bisa diduga: Gede Anu diberikan tanggungjawab untuk menyediakan tum lindung, bagaimana pun caranya. Di sekretariat, Gede Anu memang bertugas menyediakan apa saja keperluan parpol, sehingga tugas itu memang dianggap tugas biasa. Selain itu, Gede Anu juga termasuk salah satu bacabup yang harus ikut menyenangkan hati Sang Pimpol. “Kami sudah menyediakan restoran, hotel, travel dan transportasi, serta hiburan malam. Gede Anu-lah yang bertugas menyediakan tum lindung!” kata bacabup yang lain.

Gede Anu, mau tak mau, ya, mengangguk. Ia langsung menelepon istrinya yang tinggal jauh di bongkol gunung. Dan rapat bubar. Besoknya, upacara penyambutan disiapkan. Ritual penyambutan dilaksanakan di restoran milik si bacabup. Di restoran itulah rencananya Sang Pimpol dijamu tum lindung. Namun tum lindung belum ada. Dan sampai ketika Sang Pimpol duduk dengan rapi di restoran itu, tum lindung ternyata belum tersedia juga.

Sang Pimpol pun bertanya, “Mana tum lidung?” Semua bacabup dan pengurus partai memandang Gede Anu. Dan Gede Anu pura-pura kaget. Namun kemudian ia bertepuk tangan, lalu istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil masuk dengan membawa keranjang kecil yang berisi bungkusan dari daun pisang. Gede Anu dan istrinya, beserta anak-anaknya kemudian sibuk menyiapkan tum lindung di atas meja.

Sang Pimpol takjub, lalu meminta Gede Anu dan istri serta anak-anaknya duduk di sebelahnya. Gede Anu akhirnya duduk sejajar dengan pengurus partai pusat serta keluarga inti Sang Pimpol. Sang Pimpol menepuk-nepuk pundak Gede Anu, kader partai yang jadi tukang beli rokok di sekretariat partai itu. “Ini calon pemimpin yang baik,” kata Sang Pimpol. Semua bacabup lain tercengang.

Jangan baper. Tentu saja cerita di atas fiktif. Tapi bukan berarti tak mungkin terjadi. Saya tahu ada anggota DPRD yang kini sukses, padahal dulunya hanya tukang bikin kopi di sekretariat partai, atau di rumah jabatan bupati.  Atau, dulu hanya sopir atau tukang antar Pimpol, tapi karena tahu apa yang diinginkan dan tahu apa-apa yang bisa menyenangkan Pimpol, maka ia mendapat kesempatan berkarir jadi politikus yang sebenar-benarnya.

Nah, kini kita sedang menunggu pilkada serentak 2020. Biasanya, sejak hari ini, sejak setahun sebelum pilkada, sang politikus yang ingin jadi bupati atau wakil bupati sudah melakukan kampanye. Bukan kampanye untuk rakyat agar dipilih saat pilkada. Bukan. Melainkan kampanye dan membangun citra untuk Pimpol agar mendapatkan rekomendasi.

Tentu, tentu saja tak boleh ada mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi. Itu bisa dianggap KKN. Apalagi mahar politik berupa uang. Tidak boleh.  “Kita ingin menciptakan iklim kompetisi yang sehat dalam berpolitik. Tunjukkan kinerja bagus dalam partai. Tunjukkan citra baik di mata rakyat. Maka rekomendasi akan datang dengan sendirinya!” Begitu kadang-kadang saya dengar para politikus berorasi di TV, di depan umum, atau dalam rapat-rapat terbuka di gedung partai. Saya kadang ingin bertepuk tangan kuat-kuat mendengar kata-kata bijak itu, tapi tak tega, nanti tangan saya mias dan semutan.  

Meski begitu, saya tetap harus percaya bahwa memang tak ada mahar politik untuk bisa dapat rekomendasi dari Pimpol. Yang ada adalah taktik dan strategi. Jika tak boleh ada mahar politik, maka sang politikus yang sudah telanjur gembar-gembor mencalonkan diri jadi bupati memang sebaiknya mencari strategi dan taktik yang jitu, dengan berbagai daya dan upaya, agar tetap bisa memberikan mahar politik. Jika bukan berupa uang, setidaknya bisa berupa makanan sederhana dan tradisional, semisal, ya, seperti cerita yang saya sampaikan tadi, yakni: tum lindung.

Namun, tunggu. Di zaman sekarang, tum lindung sangat susah didapatkan karena sawah makin cupit dan lindung mabuk pestisida. Makanya, agar mudah dan praktis, berilah tum lindung lengkap dengan restorannya sekalian. (*)

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia