Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Sugawa Korry Dorong Kebijakan Pajak yang Berpihak ke Petani

01 November 2019, 10: 04: 45 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sugawa Korry Dorong Kebijakan Pajak yang Berpihak ke Petani

Nyoman Sugawa Korry (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, mendorong masing-masing pemerintah daerah di Bali untuk memberikan kemudahan bagi para petani dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena kewenangan untuk memungut pajak tersebut telah beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sugawa Korry mengingatkan hal itu, karena melihat adanya kecenderungan masyarakat dari kalangan petani enggan membayar pajak. Dan kecenderungan itu dipicu penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang terlampau tinggi.

“Pajak tinggi karena NJOP tinggi. Ini yang harus dikaji. Dievaluasi,” ujar Sugawa Korry yang kembali mempertajam hal tersebut sesuai hasil resesnya, Kamis (31/10) kemarin.

Diakuinya, memang ada ruang bagi para wajib pajak untuk melakukan keberatan terkait kewajiban membayar pajak yang nominalnya dirasa tidak sesuai. Namun ruang tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para petani untuk melakukannya. “Sejauh mana sih, para petani di pegunungan datang jauh-jauh ke kota untuk mengurus keberatan pajak,” tukasnya.

Di samping itu, NJOP yang begitu tinggi tanpa disadari mendorong para petani untuk memilih menjual lahannya. Ini dia contohkan, seorang petani dulunya membayar pajak hanya Rp 600 ribu pertahun. Namun karena NJOP yang tinggi, ditetapkan Rp 20 juta per are, kewajiban yang harus dibayar menjadi Rp 2,4 juta pertahun. “Padahal kalau (lahannya) dijual (per are) sebenarnya Rp 5 juta saja paling tinggi. Dan yang kedua, NJOP itu ditetapkan kan bukan dalam konteks mengharapkan petani menjual lahannya,” tegasnya lagi.

Politisi Golkar dari Buleleng ini kembali memberikan salah satu contoh yang dia temui saat melakukan reses. Seorang petani yang kebetulan punya lahan seluas 30 are. Namun karena berada di pinggir jalan, NJOP lahannya tinggi. “Padahal dia (petani itu) menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang digarap di lahan itu. Sedangkan untuk bayar pajak per tahun dia kena Rp 2 juta. Itu kan sama saja menyuruh dia menjual tanahnya itu,” ujarnya mengilustrasikan.

Karena itu, sambung dia, mesti ada terobosan dari pemerintah daerah yang kini punya kewenangan memungut PBB. Agar membuat kebijakan di sektor pajak yang berpihak kepada petani. “Bahaya sekali kalau dibiarkan. Karena itu hanya akan membuat kecenderungan mereka tidak mau bayar pajak. Dan itu pasti kena denda terus. Apa mau dipenjarakan mereka?” pungkasnya. 

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia