Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bisnis

UMK Buleleng 2020 Dirancang Rp 2.537.886, Naik 8,51 Persen

05 November 2019, 17: 38: 33 WIB | editor : I Putu Suyatra

UMK Buleleng 2020 Dirancang Rp 2.537.886, Naik 8,51 Persen

FINAL: Sekretaris Disnaker, Dewa Nyoman Susrama menjelaskan besaran UMK Buleleng. (I PUTU MARDIKA BALI EXPRESS)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng memastikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik 8,51 persen. Kenaikan UMK ini dipastikan mulai diberlakukan per 1 Januari 2020. Besaran kenaikan UMK yang ditetapkan Rp 2.537.886.14.

Dikonfirmasi Senin (4/11) siang, Sekretaris Dinas (Sekdis) Tenaga Kerja Buleleng, Dewa Nyoman Susrama mengatakan besaran UMK terbaru paling lambat ditetapkan dan diumumkan 21 November 2019 mendatang. 

 Kenaikan UMK itu sebut Susrama berdasar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali No 560/8680/IV/disnakeresdm tanggal 21 Oktober 2019 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada 15 Oktober 2019 tentang Penyam­paian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2019.

 “Hasil rapat di Disnaker bersama Apindo, Serikat Pekerja, Dewan Pengupahan, seluruhnya sepakat menyesuaikan pada PDRB nasional 5,12 persen, dan inflasi 3,39 persen sehingga muncul angka 8,51 persen,” kata Sekdis Susrama saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/11).

 Sekdis Susrama menyebut, kenaikan UMK di Buleleng sudah mengikuti edaran menteri dan UMP Provinsi Bali di tahun 2020. Dimana UMP Bali tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.494.000,-Sekdis Susrama menjelaskan, rumus besaran kenaikan nominal UMK Buleleng dihitung dari UMK saat ini, yakni Rp 2.338.850,- dikalikan 8,51 persen.

 “Setelah dikalikan jumlahnya Rp 199.036.14. Lalu hasil itu ditambah dengan upah minimum tahun berjalan Rp 2.338.850,00. Jadi, nominal UMK Buleleng tahun 2020 itu, jumlahnya sebesar Rp 2.537.886.14. Jika dibulatkan, Rp 2.537.890,- atau Rp 2.538.000,-” jelasnya.

 Hasil rapat kenaikan UMK Buleleng itupun sudah diajukan kepada Bupati Buleleng agar nanti disampaikan rekomendasi kepada Gubernur Bali.“Kami tetap mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Nah, tidak kalah penting, UMK tidak boleh di bawah dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” tutupnya.

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia