Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Penangguhan Ditolak, Sukertia Tak Bisa Hadiri Pernikahan Anak

06 November 2019, 21: 31: 14 WIB | editor : Nyoman Suarna

Penangguhan Ditolak, Sukertia Tak Bisa Hadiri Pernikahan Anak

TERSANGKA : Ketua PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Rendang I Wayan Sukertia (pakaian adat) ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaaan Kecamatan Rendang, Karangasem. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Tersangka tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaaan di Kecamatan Rendang, I Wayan Sukertia, harus menerima siksaan batin bertubi-tubi. Hati Sukertia kian hancur. Dia terancam tidak bisa menjadi wali buat anaknya yang melangsungkan pernikahan, Kamis (7/11).

Tim kuasa hukum Sukertia telah meminta penangguhan penahanan. Namun Kejari Karangasem tidak menggubris. Alasannya, Sukertia sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar barang bukti yang cukup kuat. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 KUHP.  

Kuasa hukum Sukertia, I Made Arnawa mengakui telah menyerahkan surat permohonan agar kliennya diberikan izin mendampingi anaknya yang menikah. Arnawa sudah berupaya keras, namun Kejari Karangasem kukuh tidak memberikan izin kepada Sukertia.

"Ya klien kami langsung ditahan usai ditetapkan tersangka. Berkas dari Polres sudah dilimpahkan ke Kejari. Padahal kami sedang melakukan praperadilan atas penetapan klien kami sebagai tersangka," tegas Arnawa, Rabu (6/11).

Sukertia memang tengah berbahagia mengantarkan anaknya ke pelaminan. Persiapan prosesi upacara juga sudah dilakukan. Hal itu terlihat saat Sukertia mendatangi Mapolres Karangasem yang mengenakan busana adat Bali, saat ditetapkan jadi tersangka.

Kata Arnawa, Sukertia yang disangkakan penyalahgunaan wewenang ini berharap dapat penangguhan penahanan sampai prosesi pernikahan usai. Terkait alasan Kejari, Arnawa beserta tim kuasa hukum lainnya tidak mengetahui alasan pasti mengapa penangguhan terhadap kliennya tak dikabulkan. 

Di lain pihak, Kasi Pidana Khusus Kejari Karangasem I Putu Gede Suriawan menjelaskan, alasan pihaknya tidak mengabulkan permohonan penangguhan sudah diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHP. Disebutkan, penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka yang sudah benar melakukan korupsi dengan bukti yang cukup.

Suriawan menegaskan, ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau merusak barang bukti. "Ya memang itu (penangguhan) sudah dilakukan kuasa hukum tersangka. Mereka minta penahanannya ditunda," imbuh pejabat asal Sempidi, Badung ini.

Kejari Karangasem telah menyiapkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani kasus tersebut. Berkas dinyatakan sudah lengkap. Dalam waktu dekat, kasus ini akan segera dimpahkan ke Pengadilan Tipikor. "Ya kami segera limpahkan. Dalam waktu 20 hari ke depan masa penahanan tersangka, putusan tetap sudah ada sebelum itu," pungkas Suriawan.

Sekadar diketahui, penetapan tersangka I Wayan Sukertia berawal dari kasus yang sebelumnya menjerat dua wanita pembentuk kelompok fiktif. Masing-masing Ni Ketut Wartini alias Gebrod, 40, atas kasus korupsi di PNPM Dusun Kunyit, Desa Besakih, serta Ni Wayan Murniati alias Bebel, 47, atas kasus korupsi di Dusun Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka menilai, penetapan status kliennya dinilai prematur. Mereka lantas mengambil langkah praperadilan. Tim kuasa hukum Sukertia menyarankan polisi mendalami keterangan dari tim survei. 

Sebab Sukertia menyetujui permohonan kelompok jika telah disetujui tim survei. "Sebelum masuk ke meja kepala, proses peminjaman uang dilakukan tim survei. Ada tim survei yang bertugas di lapangan. Setelah tim memutuskan calon nasabah layak diberikan pinjaman, baru diputuskan (oleh ketua)," beber Arnawa mengungkap mekanisme pelolosan permohonan kelompok.

"Bukan klien kami saja yang berperan. Ada peran banyak pihak. Tim survei, musyawarah antar desa sebagai tim pemutus, ada juga kepala desa. Sangat aneh bagi kami, kenapa tim survei tidak mengetahui kelompoknya fiktif. Kan mereka yang melakukan (survei)," tanya Arnawa.

(bx/aka/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia