Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bisnis

Bisnis Properti Lesu, Badung Kembali Sesuaikan NJOP

07 November 2019, 18: 26: 27 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bisnis Properti Lesu, Badung Kembali Sesuaikan NJOP

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS-Pemerintah Kabupaten Badung akan kembali melakukan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Pasalnya pengenaan NJOP 2017 menuai keluhan karena melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya. Bahkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2019 melorot dibanding 2018 karena lesunya bisnis properti.

Adapun realisasi penerimaan BPHTB pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, sampai dengan bulan Oktober sejumlah Rp 307.905.763.496. Sementara pada bulan yang sama tahun 2018 mencapai Rp 375.178.623.937. Dengan demikian, mengalami penurunan sekitar 21 persen. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, I Made Sutama membenarkan akan melakukan penyesuai NJOP. Hal ini berdasarkan perintah dari bupati untuk melakukan penyelarasan NJOP sesuai dengan kondisi riil saat ini. Penyesuaian ini dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), bahwa penetapan NJOP dilakukan setiap tiga tahun sekali, dan untuk objek Pajak tertentu dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. “Penyelarasan NJOP dilakukan untuk menyesuaikan NJOP dengan situasi perkembangan wilayah saat ini, “ ungkap Sutama, Kamis (7/11).

Sejak kewenangan PBB P2  beralih kepada Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan penyesuaian NJOP pada 2017. Penyesuaian dilakukan karena NJOP yang ditetapkan masih berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Pajak yang belum pernah dimutakhirkan sejak 2013. Namun, saat ini perekonomian pertumbuhan ekonomi di Badung cenderung mengalami stagnansi. Salah satunya ditandai dengan lesunya transaksi jual beli properti. “Kami harap ke depan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat dan kembali menggairahkan bisnis properti di Kabupaten Badung, sehingga menstimulasi perekonomian di Kabupaten Badung dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah,”jelasnya.

Pengenaan NJOP juga berpengaruh pada penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dari data Bapenda, penerimaan PBB terus meningkat. Pada Tahun 2013 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 151.044.070.595. Tahun 2014 sebesar Rp 166.544.273.469. Tahun 2015 sebesar Rp 194.309.999.378. Tahun 2016 sebesar Rp 200.336.804.359. Tahun 2017 sebesar Rp 202.828.822.148. Pada 2018 sebesar Rp 205.568.318.326. Sedangkan 2019 sampai dengan bulan Oktober telah mencapai Rp 193.713.178.612.

Terkait penetapan NJOP, pihaknya menyebut masih berproses. Di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan, penyelarasan NJOP sedang berlangsung. Sedangkan untuk Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang akan dilaksanakan mulai tahun 2020. “Jadi tim kami sedang melakukan survei,” tandas pejabat asal Pecatu tersebut.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia