Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Kasus PNPM UPK Rendang Jadi Sorotan Nasional, 32 Kelompok Digugat

07 November 2019, 19: 11: 59 WIB | editor : Nyoman Suarna

Kasus PNPM UPK Rendang Jadi Sorotan Nasional, 32 Kelompok Digugat

MENDAFTAR: Tim penasihat hukum I Wayan Sukertia mendaftarkan gugatan perdata wanprestasi terhadap 32 kelompok di PN Amlapura, Karangasem, Kamis (7/11). (AGUS EKA PURNA NEGARA/BALI EXPRESS)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaaan di Kecamatan Rendang yang menyeret Ketua PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Rendang I Wayan Sukertia, terus bergulir. Kali ini tim penasihat hukum Sukertia melakukan perlawanan terhadap 32 kelompok peminjam dana PNPM Mandiri.

Tim kuasa hukum yang dikomandoi I Made Arnawa, melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri (PN) Amlapura, Karangasem, Kamis (7/11). Langkah ini ditempuh setelah kasus yang menyeret Wayan Sukertia jadi sorotan nasional. Pihaknya ingin kasus ini terang benderang agar tidak ada kesan kriminalisasi terhadap UPK.

I Made Arnawa selaku penasihat hukum I Wayan Sukertia menyayangkan kasus ini menjadi sorotan nasional. Sepengetahuannya, ada sekitar 5.000 UPK di Indonesia. Selama ini UPK yang ada sejak lama telah melakukan perguliran dana sangat baik. Ini membuat dana yang diberikan ke kelompok masyarakat dapat berkembang. "Justru kini UPK seakan dikriminalisasi. Ini juga alasan kami mengapa kami mengajukan praperadilan, terlepas dari masalah klien kami Pak Sukertia," tegas Arnawa.

Ia menegaskan, 32 kelompok yang dianggap fiktif tersebut dinilai telah melakukan wanprestasi terhadap UPK Rendang. "Sekarang ada sekitar Rp 8 miliar dana yang harusnya sudah digulirkan ke masyarakat di Rendang, khsusunya kaum perempuan untuk jenis usaha mereka. Pengelolaannya dari UPK," sebut Arnawa.

Faktanya, 32 kelompok tersebut mengalami kemacetan hingga menyebabkan perguliran dana ke masyarakat jadi mandek. Kondisi ini makin parah setelah ketua UPK Rendang dijebloskan ke penjara sehingga perguliran dana ke masyarakat otomatis macet lagi.

"Setelah Sukertia resmi menjadi terdakwa, dari sana malah ada potensi kerugiaan. Yang harusnya berkembang pesat karena perkembangannya bagus, sekarang ada kasus, perkembangannya menjadi lambat," sentil Arnawa.

Terkait dugaan kelompok fiktif, Arnawa membantah. Menurutnya, kelompok tersebut tidak bisa disebut fiktif. Sebab nama-nama yang masuk sebagai anggota kelompok jelas-jelas tercantum di dalam proposal pengajuan pinjaman. Bagi Arnawa, sangat aneh jika kelompok tersebut dikatakan fiktif, sementara kepala dusun maupun perbekel telah mengetahui pengajuan proposal tersebut saat ditandatangani.

"Orangnya jelas, masuk dalam proposal. Masa warganya sendiri tidak diketahui. Di proposal tercantum namanya, kemudian proposal itu ditandatangani dan diketahui kepala dusun, perbekel, dan tim survei. Tapi intinya itu yang akan kita buktikan di persidangan," seru Arnawa.

Pihak penasihat hukum menggugat kelompok, bukan perseorangan. Ada 10 orang dalam kelompok dari total 32 kelompok tersebut. Tim juga akan meminta majelis hakim untuk menghadirkan anggota kelompok itu sebagai saksi. "Karena mereka juga menikmati dana tersebut. Biar dibuka di persidangan nanti," pungkasnya.

(bx/aka/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia