Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Koster Dukung Perluasan Pembayaran Nontunai Pemda

07 November 2019, 21: 20: 55 WIB | editor : Nyoman Suarna

Koster Dukung Perluasan Pembayaran Nontunai Pemda

RAKORNAS: Gubernur Koster membuka Rakornas Implementasi dan Evaluasi Pembayaran Nontunai Pemerintah Daerah se-Indonesia di Sanur, Kamis (7/11). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Percepatan dan perluasan implementasi transaksi nontunai mendapatkan perhatian serius Gubernur Bali Wayan Koster. Bahkan, Koster mendukung pembayaran nontunai tersebut dipercepat dan diperluas. Karena dipandang memiliki pengaruh dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. 

Dukungan itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi dan Evaluasi Pembayaran Nontunai Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia di Hotel Prama, Sanur, Kamis (7/11).

Menurut Gubernur asal Buleleng ini, Pemprov Bali telah secara bertahap mengimplementasikan pembayaran atau transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut mulai 1 Januari 2018.

Kebijakan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017.

“Ini menunjukkan Provinsi Bali sungguh-sungguh mendukung elektronifikasi. Tujuannya adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih,” tegasnya di acara itu.

Dia menambahkan, penerapan teknologi termasuk dalam transaksi keuangan pada saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Transaksi nontunai sangat dibutuhkan di Bali, karena salah satu potensi pendapatan yang ada di kabupaten/kota berasal dari pajak hotel dan restoran.

Dia mengamati gejala yang terjadi belakangan ini di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan ke Bali cenderung meningkat. Namun dari segi pendapatan justru menurun.

“Jadi pasti ada yang salah. Cuma di titik mana salahnya, kami sedang mendalami. Salah satu faktor untuk mengoptimalisasi adalah dengan cara penerapan teknologi seperti ini, agar transaksinya dijalankan secara nontunai,” ungkapnya. Karena itu, dia menyambut baik dan mendukung program nontunai ini.

Di kesempatan yang sama, dia mengapresiasi Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang selama ini memfasilitasi penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat berjalan lancar.

Dalam acara itu, Koster secara langsung melakukan transaksi dengan sistem pembayaran QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia. Dengan sistem ini, pembayaran menjadi lebih mudah dengan hanya melakukan scan QR code melalui aplikasi di ponsel pintar.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo, sistem ini nantinya akan diterapkan di berbagai lini, termasuk untuk pajak hotel dan restoran. “Paling tidak semua tercatat. Dari segi infrastruktur juga sangat murah,” sebutnya.

Apalagi saat ini, lanjutnya, hampir semua masyarakat memiliki ponsel pintar. Menurutnya, dengan sistem ini, transaksi menjadi lebih transparan, efektif dan efisien.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia