Senin, 09 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pemprov Alokasikan Rp 70,5 M untuk Pembebasan Lahan untuk Besakih

11 November 2019, 20: 33: 33 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pemprov Alokasikan Rp 70,5 M untuk Pembebasan Lahan untuk Besakih

Gubernur Bali, Wayan Koster (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Program perlindungan kawasan suci Besakih dipastikan berjalan pada 2020 mendatang. Seiring dengan alokasi anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam APBD Induk 2020.

Dalam rancangan APBD Induk 2020, Pemprov Bali mengusulkan anggaran penyediaan lahan. Nilai yang dialokasikan mencapai Rp 70,5 miliar. Bahkan, bila nilai tersebut belum mencukupi, dalam APBR Perubahan 2020 akan dialokasikan kembali.

“Dalam rancangan APBD 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp 70,5 miliar untuk penyediaan lahan dalam bentuk belanja langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ungkap Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sidang paripurna di DPRD Bali, Senin (11/11).

Dia menjelaskan, mulai Desember 2019 mendatang, proses appraisal harga lahan yang dibebaskan akan dilakukan. Dan tidak semua lahan tersebut merupakan milik masyarakat. Sebagiannya lagi ada juga duwe desa dan duwe Pura Besakih. Serta aset Pemprov Bali.

Selebihnya, untuk urusan pembangunan konstruksi, pendanaannya akan bersumber dari APBN dan APBD melalui Kementerian PUPR

Sedangkan untuk pembangunan konstruksi, lanjut Koster, pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD melalui Kementrian PUPR dan Dinas PUPR. Itupun dengan porsi anggaran terbesar sumbernya dari APBN.

“Kepastian anggaran yang dialokasikan pada 2020 akan kami laporkan kepada anggota dewan yang terhormat,” jelasnya.

Dalam beberapa kali pertemuan, Koster menegaskan bahwa program perlindungan kawasan suci Pura Besakih akan dimulai dari menara areal palemahan. Wujud programnya berupa pembangunan parkir di Manik Mas yang akan dimulai pada tahun depan.

Proses pembangunan parkir yang dirancang bertingkat itu diperkirakan rampung selama dua tahun. Parkir itu didesain menjadi empat lantai dan disesuaikan dengan kondisi lahan di sana.

Di saat yang sama juga akan dilakukan pembangunan areal bencingah. Untuk pembangunannya diestimasikan selesai dalam setahun. Kemudian, pembangunan Margi Agung yang diperkirakan menghabiskan waktu tiga tahun pengerjaan.

Tidak hanya itu, program perlindungan kawasan suci Pura Besakih ini juga diisi dengan menata 471 kios milik masyarakat setempat. Nantinya kios-kios itu ditata atau direlokasi. Hampir separonya atau sebanyak 265 di antaranya merupakan kios permanen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali, Tjok Gde Asmara Putra Sukawati menyatakan, pihaknya menyambut baik program tersebut. Bahkan setelah melihat perencanaannya, seluruh fraksi di DPRD Bali mendukungnya. Dukungan ini ditunjukkan dengan pemangkasan hibah yang difasilitasi anggota dewan untuk membiayai penataan kawasan suci Besakih.

“Penataan ini untuk kebaikan semuanya. Bagaimana kawasan tersebut bisa menjadi bersih, rapi, dan indah,” tuturnya.

Menurutnya, sejauh ini kawasan di sekitar Pura Besakih memang masih semrawut. Entah itu persoalan tata kelola sampahnya dan sistem transportasinya. Bahkan, dia menegaskan, dengan adanya penataan ini, warga sekitar Besakih akan sangat diuntungkan secara ekonomi.

“Untuk tahap pelaksanaannya sampai itu jadi mungkin perlu pengorbanan. Dalam artian, sementara mungkin tidak bisa jualan, atau bisa jualan tapi tidak sesuai harapan. Tapi setelah jadi, pasti akan jauh lebih meningkat income-nya warga Besakih daripada saat ini,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia