Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Gubernur Koster Terbitkan Dua Pergub Terkait Energi Bersih

12 November 2019, 20: 34: 35 WIB | editor : Nyoman Suarna

Gubernur Koster Terbitkan Dua Pergub Terkait Energi Bersih

PERGUB: Gubernur Koster (tengah) mengumumkan terbitnya dua pergub yang terkait energi bersih di Jayasabha, Selasa (12/11). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Niat Gubernur Bali Wayan Koster untuk menerapkan pemanfaatan energi bersih dan terbarukan satu per satu dijabarkan. Bahkan Selasa (12/11), Koster mengumumkan aturan mengenai penerapan energi bersih itu sudah siap diterapkan. Bentuknya berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. 

Selain aturan itu, dia juga menerbitkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Baik aturan ini maupun Pergub tentang Bali Energi Bersih tersebut saling terkait.  

“Kedua Peraturan Gubernur (Pergub) ini akan mempercepat upaya kita bersama melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali beserta segala isinya,” sebut Koster saat memberikan keterangan di rumah dinasnya, Jayasabha.

Mantan anggota DPR RI ini sedikit membedah isi Pergub Bali Energi Bersih. Dia menyebutkan, aturan itu terdiri dari sebelas bab dan 33 pasal. Semangat utamanya adalah menjamin pemenuhan kebutuhan energi di Bali secara mandiri, ramah lingkungan, berkelanjutan. “Dan, berkeadilan dengan menggunakan energi bersih,” ujar Koster yang saat itu didampingi Sekda Dewa Made Indra.

Dia melanjutkan, penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan energi bersih tersebut akan fokus pada sumber energi terbarukan, si antaranya sinar matahari, tenaga air atau hidro, angin, biomassa, biogas, sampah di perkotaan maupun pedesaan, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta bahan bakar nabati cair.

“Peraturan Gubernur ini juga mengatur tentang pengembangan Bangunan Hijau, bangunan yang memiliki keseimbangan antara energi yang dihasilkan serta energi yang digunakan (zero energy building),” imbuhnya.

Bangunan hijau yang akan dikembangkan disesuaikan dengan iklim tropis, sesuai posisi geografis Bali. Serta yang terpenting sesuai juga dengan arsitektur tradisional Bali. Bahkan secara mendetail juga diatur mengenai desain atau tata letak bangunan yang memanfaatkan sinar matahari secara optimal.

Penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, alat kelistrikan, dan transportasi dalam gedung yang hemat listrik. Kemudian sistem PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap atau pemanfaatan teknologi surya lainnya. Bahkan mengatur juga efisiensi sumber daya air yang meliputi pemenuhan sumber air, pemakaian air, daur ulang limbah air dan penggunaan peralatan saniter hemat air; dan pengolahan sampah dan air limbah sesuai dengan prosedur.

“Pengembangan bangunan hijau ini akan menyasar bangunan pemerintah pusat dan daerah, serta bangunan komersial, industri, sosial dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari lima ratus meter persegi,” jelasnya seraya menyebutkan, pemasangan PLTS atap atau pemanfaatan teknologi surya lainnya pada bangunan-bangunan tersebut dilakukan pada tenggat waktu beragam, dari 2021 hingga 2024.

Selain itu, bangunan lainnya seperti bangunan industri, komersial, dan pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari seribu meter persegi; bangunan resort dengan luas lahan lebih dari tiga ribu meter persegi, dan bangunan hotel bintang empat ke atas yang menggunakan listrik bersumber dari energi bersih secara proporsional memperoleh tarif listrik khusus atau tarif hijau dari Pelaku Usaha Ketenagalistrikan.

“Pelaku Usaha Ketenagalistrikan harus melakukan konversi pembangkit listrik berbahan bakar batubara atau bahan bakar minyak ke pembangkit listrik energi bersih. Konversi dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati Pelaku Usaha Ketenagalistrikan dengan pemerintah daerah paling lama sesuai umur ekonomis pembangkit,” sambungnya.

Sedangkan Pergub tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai terdiri dari 17 bab dan 25 pasal. Kebijakan percepatan penggunaan kendaraan ini diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam Bali, serta meminimalkan kerusakan situs warisan budaya dan bangunan suci keagamaan di Bali.

Kemudian mendukung program pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi. “Dan mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Bali untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak fosil ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” sambungnya.

Strategi percepatan pemanfaatan kendaraan tersebut dilakukan dengan mewajibkan penggunaannya di lingkungan pemerintahan, otoritas pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap.

Kemudian kewajiban bagi industri kendaraan bermotor listrik beserta usaha pendukungnya untuk menggunakan konten local. Memberikan insentif bagi pemilik atau pengguna kendaraan model tersebut serta bagi industry yang berlokasi di daerah untuk memproduksi atau merakit kendaraan bermotor listrik beserta usaha pendukungnya.

“Lalu pengendalian penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

Tidak hanya itu, dibentuk juga sebuah komite percepatan, penetapan zona penggunaan di daerah-daerah tujuan wisata utama, serta kampanye penggunaan kendaraan bermotor listrik yang menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pengguna potensial di masa depan.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia