Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dipanggil BPN Buleleng Terkait Sengketa Tanah, Mekel Bungkulan Absen

12 November 2019, 21: 40: 07 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dipanggil BPN Buleleng Terkait Sengketa Tanah, Mekel Bungkulan Absen

I Komang Wedana, Kepala Kantor BPN Buleleng (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Perbekel Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Ketut Kusuma Ardana dipanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng. Pemanggilan tersebut dengan tujuan berkoordinasi terkait penyelesaian sertifikat atas sengketa lahan di Lapangan Umum Bungkulan dan Puskesmas Pembantu Satu Bungkulan. Namun sayang, dalam pemanggilan tersebut, Ardana belum bisa hadir.

“Memang rencananya kami undang Kusuma Ardana hari ini (Selasa-red). Kami akan lakukan koordinasi terkait lahan yang saat ini menjadi masalah,” jelas Kepala Kantor BPN Buleleng I Komang Wedana, Selasa (12/11).

Wedana membantah bila pemanggilan itu berkait dengan pemasangan plang kepemilikan oleh Ardana di lahan yang tengah disengketakan. Dalam plang yang dipasang di depan Lapangan Umum Bungkulan tersebut, bertuliskan “Tanah Milik I Ketut Kusuma Ardana, SHM:2427”. Sedangkan di areal Puskesmas Pembantu Satu Bungkulan bertulistkan” Tanah Milik I Ketut Kusuma Ardana, SHM:2426”

“Tidak ada hubungan. Bahkan itu bukan ranah kami. Kami hanya berkoordinasi, karena persoalan lahan SHM 2426 dan 2427 sudah dilakukan gelar perkara di Kanwil BPN Provinsi,” imbuh Wedana yang baru menjabat kepala BPN Buleleng itu.

Namun, Ardana belum memenuhi panggilan BPN Buleleng sesuai jadwal. Wedana mengatakan, kalaupum tidak datang, pihaknya akan memanggil kembali Ardana untuk kali kedua. “Kalau tidak datang tentu akan kami jadwalkan kembali pemanggilannya,” kata Wedana.

Seperti diketahui, sejumlah warga Sesa Bungkulan sempat mendatangi Kantor BPN Buleleng pada Oktober. Kala itu, mereka meminta BPN Buleleng segera melakukan pencabutan sertifikat dua bidang tanah fasilitas umum (fasum) yakni, lapangan sepakbola dan Pustu Desa Bungkulan yang terbit atas nama I Ketut Kusuma Ardana melalui Prona pada tahun 2013.

Menindaklanjuti sengketa, pihak BPN Buleleng langsung turun melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis terkait dua bidang lahan tersebut. Nah, saat ini hasil pemeriksaan tersebut sudah dikirim ke Kanwil BPN Provinsi Bali.

Hasil analisa dikirim ke Kanwil BPN Provinsi Bali merekomendasikan membatalkan sertifikat yang diterbitkan melalui program Prona, yakni SHM No. 2426, dan SHM No. 2427, atas nama Ketut Kusuma Ardana. Upaya pembatalan sertifikat itu lantaran para penyanding tanda batas melakukan penarikan pernyataan dan tandatangan.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia