Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bisnis

Pemprov Bali Kejar Posisi Pemegang Saham Mayoritas BPD dan Jamkrida

13 November 2019, 11: 17: 17 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pemprov Bali Kejar Posisi Pemegang Saham Mayoritas BPD dan Jamkrida

Kadek Diana, Ketua Komisi III DPRD Bali (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali lagi berusaha menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Untuk mencapai posisi itu, Pemprov Bali menambah penyertaan modal di BPD Bali. Begitu juga dengan di PT Jamkrida.

Bahkan, untuk mengejar posisi sebagai pemegang saham mayoritas, Pemprov Bali berencana menjadikan aset lahan sebagai bagian dari penyertaan modal. Disamping anggaran berupa uang.

Saat ini, upaya tersebut sedang dibahas di DPRD Bali. Karena penyertaan modal tersebut mesti diterapkan dengan adanya peraturan daerah. Pembahasan di DPRD Bali sendiri sedang dilakukan Komisi III.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Bali, Kadek Diana, pada prinsipnya legislatif mendukung langkah yang sedang ditempuh Pemprov Bali tersebut. “Karena untuk memenuhi rasio kecukupan modal,” ujarnya, Selasa (12/11) kemarin.

Khusus untuk penyertaan modal di BPD Bali, Pemprov sesuai persetujuan Gubernur Bali Wayan Koster, melakukan penambahan senilai Rp 50 miliar. Sedangkan di PT Jamkrida, penambahannya lagi Rp 30 miliar.

Terkait rencana penyertaan modal di BPD Bali dalam bentuk aset lahan berupa tanah kepada BPD Bali, Kadek Diana menyebutkan, saat ini masih diperhitungkan.

“Kalau soal aset masih dinilai tim apprasial. Kalau fisiknya saya tidak tahu, tapi ada aset (milik) provinsi yang sedang dihitung nilainya. Yang akan dimasukkan menjadi penyertaan modal,” tuturnya. 

Selain itu, dia juga menjelaskan, proses penyerataan modal agar bisa menjadi pemegang saham mayoritas di BPD Bali akan dilakukan secara bertahap. Mulai tahun depan, 2020. Kemudian berlanjut pada 2021 sampai dengan 2022.

“Diharapkan Pemprov Bali sebagai pemegang saham mayoritas. Sejauh ini Badung (pemegang saham mayoritas) yakni Rp 800 miliar,” ungkapnya.

Motivasi dari penambahan dalam penyertaan modal di BPD Bali tersebut, sambungnya, salah satunya adalah untuk menjadi posisi pengendali. “Ya supaya bisa mengendalikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” katanya.

Sehingga penyertaan modal dalam bentuk aset tersebut juga untuk mengejar rasio kecukupan modal saat sekarang. Sekaligus untuk mengurangi penyertaan modal dalam bentuk cash atau tunai.

“Yang Rp 50 miliar itu tunainya. Dan aset itu tambahannya,” ujarnya, seraya menjelaskan, untuk menjadi pemegang saham mayoritas, Pemprov Bali mesti memiliki sekurang-kurangnya 42 persen saham. Dan, untuk saat ini, Pemprov Bali memiliki saham sebesar 34 persen di BPD Bali.

Meski begitu, Diana mengaku belum mengetahui secara detail aset lahan mana yang akan disertakan sebagai modal tambahan Pemprov di BPD. Karena pihaknya juga belum meninjaunya. Selain itu, tim appraisal juga sedang melakukan tugasnya.

Menurut informasi di luar pembahasan yang sedang berlangsung saat itu, aset lahan yang akan dijadikan sebagai tambahan modal itu berlokasi di dekat BPD Bali. Luasnya diperkirakan sekitar 50 are. 

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia