Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pembatasan di TPA Suwung, Dewan Badung 'Undang' Sampah Seluruh Bali

13 November 2019, 20: 21: 48 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pembatasan di TPA Suwung,  Dewan Badung  'Undang' Sampah Seluruh Bali

I Putu Alit Yandinata, ketua Komisi III DPRD Badung (ISTIMEWA)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS : Dewan Badung jengah. Eksekutif diminta untuk menggeber penanganan sampah pasca-pembatasan kuota di TPA Suwung. Dengan penanganan yang tepat serta teknologi yang mumpuni, dewan meyakini persoalan sampah di Badung akan tuntas. Bahkan, jika nantinya pengelolaan sudah berjalan optimal, Badung diyakini siap menampung sampah seluruh Bali 2023 mendatang.
Optimisme tersebut ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata. Menurutnya, permasalahan sampah ini adalah tanggung jawab bersama. "Masalah sampah adalah masalah kita setiap hari dan pasti terus bertambah. Cuma persoalannya harus ada kesepahaman semua pihak, baik masyarakat itu sendiri dan pemerintah selaku pelindung," ungkapnya, Rabu (13/11).
Politisi PDIP asal Abiansemal ini menerangkan, saat ini tengah membahas Rancangan APBD 2020. Nah, penanganan sampah ini akan menjadi salah satu prioritas. "Sehingga kami bisa menyiapkan dari sekarang. Kan tidak serta merta bisa stop begitu. Analoginya kaya mobil, sedang kencang larinya, tiba-tiba ngerem mendadak. Itu kan ndak bener. Segala sesuatunya kan harus dipersiapkan dari awal. Kalau anggarannya, kita siapkan dari sekarang, tentu 2020 kita bisa move on," ujarnya.
OPD terkait harus menyiapkan segala sesuatunya. Baik konsultan, tempat yang representatif, teknologi. "Itu yang disebut Rencana Kerja Program atau RKP dan Rencana Kerja Anggaran atau RKA. Artinya, karena ini bagian dari kegiatan prioritas, tentu kami akan back up penuh," katanya.
Dengan pengelolaan yang optimal nantinya, menurut Alit Yandinata, Badung siap menangani sampah secara tuntas. Bahkan bisa jadi menampung sampah seluruh Bali tahun 2023 mendatang. "Intinya begini, kalau sistem pengelolaannya bagus, TPA-nya dengan sistem teknologi canggih, kan bisa kekurangan sampah kita nanti. Yang mahal kan teknologinya," sambungnya.
Dengan teknologi mumpuni, lanjutnya, tak perlu lahan luas. "Tidak perlu lahan hektare-hektarean. Tapi kalau di Suwung itu kan lahannya hektaran, teknologinya yang belum. Itu kan persoalan. Kalau di luar negeri, kan tidak membutuhkan lahan yang besar. Tapi teknologinya yang besar," ujarnya.
Di samping itu, pihaknya selaku wakil rakyat juga mengajak masyarakat Badung ikut mendukung rencana pemerintah. Ia pun mengajak untuk duduk bersama, sebab masalah sampah adalah masalah bersama. "Masyarakat jangan demo duluan. Niat baik pemerintah kepada masyarakat itu harus dihargai," pintanya seraya mengundang masukan masyarakat untuk lokasi TPA yang representatif.
Dengan demikian, ia menegaskan mendorong eksekutif melalui OPD terkait untuk menyiapkan rancangannya. Sementara dewan siap mendukung. "Jadi kami back up penuh," pungkas pria berkaca mata tersebut.

Sementara itu, soal pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster, Pemkab Badung enggan menanggapi. Pemkab memilih untuk fokus ke penanganan sampah, sebagai inti permasalahan. "Sesuai arahan pimpinan, saat ini fokus menangani masalah sampah dari sumbernya. Kami masih berproses. Apalagi sejumlah desa dan kecamatan semangat menggerakkan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)," ungkap Kabag Humas Setda Badung, I Made Suardita.

Berdasarkan berita sebelumnya, dari hasil pertemuan antara Bupati Badung Giri Prasta, Walikota Denpasar Rai Mantra, dan sejumlah desa adat, Kelian Adat Pesanggaran I Wayan Widiada meminta waktu tiga hari untuk mengambil keputusan. Hal ini setelah Bupati Giri Prasta berharap toleransi membuang sampah ke TPA Suwung antara enam bulan hingga satu tahun ke depan. Sebab Badung masih menyiapkan segala sesuatu untuk mandiri pengelolaan sampah 2021 mendatang. Waktu tiga hari tersebut jatuh pada hari ini, Kamis (14/11). "Bahkan ke depannya tak mustahil Badung dan Denpasar akan membuat MoU pengelolaan sampah bersama. Dimana, jika TPA Badung terwujud, sampah dari Kota Denpasar bisa dikelola di Badung," ujar Giri Prasta, Senin (11/11) malam.

Di sisi lain, Gubernur Koster sempat menyarankan Bupati Giri Prasta melakukan pendekatan ke masyarakat soal penolakan rencana lokasi TPS di wilayah Badung. "Makanya harus diberikan pemahaman ke masyarakat. Kalau di tempatnya sendiri ditolak (Badung), masa disuruh Denpasar menerimanya? Kan nggak bener. Dia sendiri menolak di tempatnya, Denpasar disuruh diterima. Ya nggak bener. Harus diberikan pemahaman bahwa sampah itu bisa diolah. Nggak bau dia (sampahnya)," ujarnya, Selasa (12/11).

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia