Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dana Pengamanan Pilkada Paling Tinggi, Polres Bangli Minta Rp 12,6 M

15 November 2019, 20: 27: 51 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dana Pengamanan Pilkada Paling Tinggi, Polres Bangli Minta Rp 12,6 M

RAPAT : Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga melibatkan Kesbangpol Bangli, Jumat (15/11). (I MADE MARTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BANGLI, BALI EXPRESS- Polres Bangli mengajukan hibah pengamanan Pilkada Bangli 2020 Rp 12,6 miliar. Usulan tersebut naik tajam dibandingkan Pilkada 2015. Kala itu, polres mendapat kucuran Rp 2,2 miliar. Rancangan biaya pengamanan yang diajukan Polres Bangli paling tinggi dibandingkan daerah lain di Bali yang menyelenggarakan pilkada tahun depan.

Rancangan pengamanan itu dibahas pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang juga melibatkan Kesbangpol Bangli, Jumat (15/11). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada,  Plt Kepala Badan Kesbangpol Bangli I Nengah Sukarta mengaku kesulitan melakukan kajian proposal dari Polres Bangli karena usulannya sangat teknis. Ia tidak paham. “Kami sulit verifikasi proposal polres karena standarnya sulit dibaca,” kata Sukarta saat rapat.

Ia sebatas bisa membandingkan dengan penyelenggaraan pilkada empat tahun lalu. Termasuk mencari pembanding ke kabupaten lain yang sama-sama melaksanakan Pilkada 2020. Salah satunya Kabupaten Jembrana. Kabupaten paling barat itu dijadikan tempat studi banding karena jumlah penduduknya hampir sama dengan Bangli. Hanya desa di Bangli lebih banyak. Secara topografi lebih berat, sehingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun menjadi lebih banyak. Menurut Sukarta, Jembrana menganggarkan pengamanan pilkada untuk polres setempat Rp 4 miliar.

Mendengar pemaparan seperti itu, sejumlah anggota Banggar langsung mencecar Sukarta, seperti anggota Banggar I Made Natis. Politikus PDIP itu mempertanyakan selisih racangan anggaran Polres Jembrana dengan Bangli yang terpaut jauh. Secara topografi, Bangli terlihat lebih berat. Begitu juga jumlah desa lebih banyak, sehingga secara teori jumlah TPS lebih banyak. Namun jumlah penduduk hampir sama. Tapi usulan anggaran jauh lebih besar di Bangli. Naik drastis ketimbang anggaran pilkada empat tahun lalu. “Tiga kali lipat dibandingkan Jembrana. Bangli tidak masuk zona merah. Setiap pilkada, pileg, pilres yang baru lewat ini aman-aman saja,” terangnya.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian lebih matang. Natis juga sempat berseloroh dengan bahasa Sukarta yang menyatakan tidak bisa membaca proposal Polres Bangli sehingga kesulitan melakukan kajian. “Tidak bisa baca proposal karena tulisan kabur atau bagaimana,” kata Natis.

Anggota Banggar I Nengah Darsana juga dengan tegas meminta Kesbangpol melakukan kajian. Hasilnya dipaparkan di hadapan dewan untuk bisa secara bersama-sama diskusi. Jika memang ada kegiatan yang memungkinkan dirasionalisasi agar dilakukan bersama antara Banggar dengan TAPD. Supaya tidak ada kesan dewan yang mencoret kegiatan pengamanan pilkada. “Seharusnya bapak (Sukarta) mempunyai kajian teknis biar bisa diskusi,” terang Darsana. Sepakat dengan usul anggotanya, Budiada meminta Kesbangpol melakukan kajian mengingat angggaran Bangli yang terbatas.

Ditemui usai rapat, Sukarta kembali mempertegas bahwa akan melakukan komunikasi dengan Polres Bangli bahwa keuangan daerah lagi seret sehingga kegiatan yang memungkinkan dikurangi agar dikurangi. Ia pun membenarkan, proposal pengamanan Pilkada Bangli paling tinggi dibandingkan daerah lain yang menyelenggarkan pilkada 2020.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia