Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Tak Berizin dan Langgar Sempadan Pantai, Dewan Tabanan Sidak YBC

18 November 2019, 20: 15: 05 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tak Berizin dan Langgar Sempadan Pantai, Dewan Tabanan Sidak YBC

SIDAK : Komisi II DPRD Tabanan bersama instansi terkait saat sidak ke Yeh Gangga Beach Club, Senin (18/11). (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS - Komisi II DPRD Tabanan melakukan sidak ke Yeh Gangga Beach Club (YBC) yang tidak memiliki izin dan diduga melanggar sempadan pantai, Senin (18/11). Sidak dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Tabanan dan Dinas PUPRPKP Tabanan. 

Dalam sidak tersebut, pemilik usaha diminta segera melengkapi dokumen perizinan sebelum mulai beroperasi. Di samping itu, pihak Desa Adat Yeh Gangga mengklaim bahwa YBC berdiri di atas tanah milik adat dengan sistem mengontrak selama 20 tahun. Namun pihak desa adat tidak memiliki bukti otentik atas tanah tersebut dan menyebut akan segera mengurus pensertifikatannya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Tabanan.

Dalam kesempatan tersebut, Bendesa Adat Yeh Gangga I Ketut Dolia, didampingi Bendahara Adat I Made Sunada, mengaku menyambut baik adanya pembangunan YBC di wilayahnya. Terlebih YBC yang dimiliki oleh I Nyoman Roca dan I Nyoman Ariadi tersebut, merupakan warga lokal Yeh Gangga yang siap membangun daerah sendiri, termasuk didalamnya nanti akan ada pembangunan stage untuk pertunjukan kecak. 

Maka dari itu, sesuai kesepakatan adat berdasarkan rapat, pihaknya mengizinkan pemilik usaha untuk mengontrak tanah adat yang lokasinya di pinggir Pantai Yeh Gangga untuk dijadikan lokasi berdirinya YBC. Tanah itu dikontrak dua blok selama 20 tahun, di mana satu blok luasnya 1 are. Harga satu blok untuk 10 tahun pertama adalah Rp 5 juta, dan Rp 6,5 juta per blok untuk 10 tahun berikutnya. "Dulunya cuma Rp 5 juta per tahun. Karena nantinya bangunan akan menjadi milik adat, maka pengontrak meminta 20 tahun, jadi total pemasukannya adalah Rp 230 juta, dengan rincian Rp 100 juta untuk 10 tahun pertama, dan Rp 130 juta untuk 10 tahun berikutnya," jelasnya.

Dengan sidak yang dilakukan, pihak desa adat akan menyampaikan kepada pemilik untuk segera mengurus izin, dan pihak sesa adat juga akan mengurus sertifikat. Lantaran, kata dia, hingga saat ini memang tidak ada bukti bahwa tanah itu milik Adat Yeh Gangga. Namun ia mengklaim, hal itu dapat dibuktikan dengan aktivitas warga Yeh Gangga yang sudah sejak lama di tanah tersebut, mulai dari membuat garam hingga memelihara sapi dan bukan bagian dari reklamasi. "Belum ada buktinya sama sekali karena sempadan pantai. Yang jelas, dengan adanya peraturan gubernur yang baru, desa adat dapat mengelola daerahnya sendiri," imbuhnya.

Pihaknya pun memastikan bahwa YBC tidak akam ditutup sehingga persoalan perizinan akan segera dituntaskan karena pemilik usaha murni ingin membangun desa adat. Ia pun memastikan, untuk daerah di barat YBC, tidak akan dikembangkan lagi, melainkan akan diarahkan untuk spiritual. "SPPT belum ada, padahal kami ingin tertib menjadi wajib pajak. Yang penting kami dikasi jalan, karena  pas pengukuran orang BPN, dikasi info bahwa tidak boleh disertifikatkan, karena kawasan Samudera Indonesia, padahal dari dulu warga kami sudah memanfaatkannya. Tapi akan kami ajukan melalui prona ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Non Perizinan DPMPPTSP Tabanan, Endah Setyaningsih menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan YBC baru mengantongi informasi tata ruang (ITR) saja. Artinya, baru menjelaskan peruntukan dari kawasan tersebut. "Bahwa kawasan ini masuk sempadan pantai. Jadi dia sebenarnya boleh ada bangunan dengan jarak 100 meter dari pasang surut tertinggi," jelasnya.

Kawasan itu sendiri memang sangat direkomendasikan untuk kegiatan yang mendukung pariwisata, dengan syarat, bangunannya semi permanen dan tentunya mendukung kegiatan keagamaan setempat. "Kalau untuk YBC, bangunannya memang belum ada IMB," imbuhnya.

Sayangnya, untuk mengurus proses perizinan, ia menyebutkan, desa adat masih menunggu proses pensertifikatan tanah. Perizinan baru bisa diproses setelah status tanah jelas. Namun dari segi perdagangan, YBC telah memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang pengurusannya dilakukan melalui OSS. "Kalau secara aturan sebenarnya belum boleh beroperasi karena kalau di perizinan harus ada izin lokasi, izin lingkungan dan IMB. Tapi kalau sudah mendaftarkan IUMK, biasanya izin operasional langsung keluar karena sistem dari pusat," tandasnya.

Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara mengatakan, setelah mengetahui adanya bangunan komersil yang tidak memiliki izin dan melanggar sempadan pantai di Pantai Yeh Gangga, di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Tabanan, pihaknya kemudian turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. 

Atas penjelasan yang diberikan oleh perwakilan pemilik usaha, Desa Adat, Dinas Perijinan maupun Dinas PU, ia sepakat untuk terus memantau perkembangan perizinan YBC, selanjutnya akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan.

 "Sidak ini, selain untuk mengetahui kondisi secara langsung, juga untuk mendapatkan informasi yang benar. Tujuannya, bilamana ada pertanyaan dari masyarakat, kami bisa menjelaskan," tegasnya.

Ia pun mengimbau pemilik usaha untuk segera melengkapi dokumen perizinan. Jika ada hambatan, ia meminta untuk berkoordinasi karena tidak boleh menghalangi orang yang melakukan usaha, sepanjang mengikuti aturan main yang benar. "Karena ini belum beroperasi, jadi belum bisa masuk pajak. Namun terkait restonya nanti, kami pastikan masuk lewat PHR," sambung politisi asal Kerambitan tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP I Nyoman 'Komet' Arnawa meminta pihak desa adat segera mengurus pensertifikatan tanah agar status tanah itu jelas. Ia khawatir, jika kepemilikan tanah tidak jelas, akan ada permasalahan di kemudian hari yang merugikan pemilik usaha. Karena usaha yang ada akan sangat berpengaruh pada peningkatan PAD Kabupaten Tabanan. "Kami juga sandingkan dengan usaha yang ada di sebelahnya, apakah bisa dilanjutkan. Kalau di sebelahnya diberikan izin, seperti apa bentuk perizinannya," tegasnya.

Ia pun berharap persoalan tersebut dibahas dalam rapat bersama eksekutif, terutama yang mengacu ITR dan RDTR, supaya nantinya tidak ada pelarangan pembangunan atau pembongkaran bangunan masyarakat yang ingin membuka usaha di Tabanan. "Mari bersama mengikuti aturan yang jelas, supaya tidak ada pihak yang dirugikan," pungkasnya.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia