Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pemkot Usulkan Dua Raperda Perusahaan Umum Daerah

18 November 2019, 22: 43: 46 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pemkot Usulkan Dua Raperda Perusahaan Umum Daerah

RANPERDA: Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menyerahkan usulan raperda kepada Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (18/11). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Sidang Paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2019 DPRD Kota Denpasar mengagendakan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda). Masing-masing Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma. Sidang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (18/11).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini dihadiri Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Sekda AAN Rai Iswara, Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira dan AA Asmara Putra. Hadir pula anggota DPRD, Forkompinda serta OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Wakil Walikota Jaya Negara dalam pidato pengantarnya menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemkot Denpasar berkomitmen melakukan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam cara, termasuk dalam pembentukan serta pendirian badan usaha milik daerah yang telah dimiliki daerah. “Beberapa perusahaan daerah yang dimiliki harus selalu didedikasikan sebagai pelayanan bagi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi sebagai suatu perusahaan, badan usaha daerah juga harus tetap memperhatikan pengelolaan untuk mengatur keberlangsungan dan daya saing. Sehingga mampu bertahan di era maju seperti saat ini,” jelasnya.

Peningkatan kualitas pelayanan dan produk menjadi kunci sukses dan berkembangannya perusahaan daerah, serta harus diimbangi dengan patuh akan perintah peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut bertujuan memberikan pengaturan yang lebih pasti akan pengelolaan badan usaha milik daerah, berdasarkan pada asas Good Cooperate Orientation.

Lebih lanjut disampaikan, dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan ditetapkannya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, mengamanatkan restrukturisasi pengaturan terhadap seluruh perusahaan daerah yang dimiliki daerah, untuk menjadi badan hukum perusahaan umum daerah ataupun perusahaan perseroan daerah.

Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma, mengatur antara lain kewenangan kepala daerah pada badan usaha milik daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, evaluasi, pembinaan serta pengawasan.

“Seluruh pengaturan tersebut diberikan sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah tetap menjaga komitmen pemberiaan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, dalam menggunakan jasa dan pelayanan di badan usaha milik daerah. Serta bagi badan usaha milik daerah sendiri, pengaturan tersebut bertujuan memberikan landasan hukum pengelolaan BUMD yang lebih baik,” ujarnya.

Dengan pola pengaturan yang baik ini, diharapkan BUMD kedepannya dapat bersaing secara sehat dengan perusahaan lainnya, yang nantinya akan berdampak langsung pada pendapatan daerah dari sektor usaha atau laba BUMD.

“Melalui sidang ini, kami berharap koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, serta dari usulan ranperda ini, kami berharap hasil yang terbaik dalam mendukung suksesnya pembangunan Kota Denpasar di segala lini. Guna mencapai peningkatan taraf hidup, serta mewujudkan pelayanan maksimal bagi masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,” ujar Jaya Negara.

(bx/bay/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia