Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Koster Babat Perda dan Pergub Penghambat Investasi

18 November 2019, 22: 49: 53 WIB | editor : Nyoman Suarna

Koster Babat Perda dan Pergub Penghambat Investasi

Wayan Koster, Gubernur Bali (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali Wayan Koster akan segera menyederhanakan serta memangkas beberapa peraturan yang dipandang menghambat investasi, memperlambat pengambilan keputusan, maupun menghambat proses perizinan dan investasi. Rencana itu sedang disiapkan. Bahkan, tim yang akan bertugas untuk mengkaji ulang berbagai peraturan, baik itu perda maupun pergub, sedang disiapkan. Proses penyederhanaan regulasi ini akan diterapkan melalui Omnibus Law. Rencana itu terungkap usai Koster memberikan pendapat akhir terkait penetapan tiga ranperda yang berlangsung dalam Sidang Paripurna di DPRD Bali, Senin (18/11).

Dia menyebutkan, langkah membabat peraturan-peraturan yang dipandang menghambat itu sebagai salah satu tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo. Arahan itu disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju pada 13 November 2019 di Jakarta. Pesertanya seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota.

“Salah satu arahannya adalah jangan membuat banyak peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan bupati/wali kota yang menghambat proses administrasi, pengambilan keputusan, atau menghambat perizinan dan investasi, membebani masyarakat, dan menimbulkan biaya tinggi,” ungkap Koster mengutip arahan Presiden saat Rakornas.

Usai membeberkan rencananya tersebut, Koster menegaskan kepada awak media, bahwa dalam waktu dekat, dia akan membentuk tim untuk mengkaji ulang perda-perda maupun pergub-pergub yang masuk kategori dalam arahan Presiden tersebut.

“Ada (banyak). Nggak tahu (jumlahnya),” sebut Koster saat keluar menuju mobil dinasnya dari Gedung Paripurna DPRD Bali.

Namun dia mengklaim, baik perda maupun pergub yang sejauh ini dia buat tidak ada yang masuk kategori seperti penegasan Presiden tersebut. Baik yang masuk kategori menghambat administrasi, menghambat proses pengambilan keputusan, atau menghambat proses perizinan dan investasi.

Sehingga, secara terbuka, Koster menyebutkan, penyederhanaan dan pembabatan peraturan itu lebih ke perda-perda atau pergub yang terbit sebelum dirinya bertugas sebagai gubernur. “Ini kan (arahannya) perda atau pergub yang menghambat administrasi, memperlambat proses pengambilan keputusan, menghambat perizinan dan investasi,” sebutnya.

Karena itu pihaknya akan segera membentuk tim untuk menghimpun perda atau pergub yang masuk kategori tersebut. Dan secara umum, dia menyebutkan, dari beberapa perda atau pergub, dia melihat ada yang cara pengklasifikasiannya tidak pas. “Jadi masih bisa digabung. Kan ada perda atau pergub yang parsial-parsial yang sebenarnya beberapa kelompok, tapi bisa disatukan,” jelasnya seraya berharap hal serupa juga diterapkan di pemerintahan kabupaten/kota.

Selain penyederhanaan aturan melalui Omnibus Law, Koster juga sebelumnya sempat menyinggung soal arahan terkait birokrasi. Khususnya menyangkut keberadaan pegawai dengan pangkat Eselon III dan IV menjadi pegawai fungsional. “Itu juga sesuai arahan Presiden. Sudah ada surat edarannya dari Menteri PAN-RB,” sebutnya.

Karena itu, pihaknya juga akan melakukan pemetaan terkait jumlah pegawai dengan dua pangkat tersebut. Sekalipun, menurut dia, permintaannya paling lambat Juli 2020 sudah harus dilakukan. “Tapi saya lihat kondisi dulu. Saya sudah minta juga ke Pak Sekda untuk mencermatinya,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia