Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Badung Darurat Sampah, Wajibkan Desa dan Kelurahan Buat TPS 3 R

19 November 2019, 12: 24: 34 WIB | editor : I Putu Suyatra

Badung Darurat Sampah, Wajibkan Desa dan Kelurahan Buat TPS 3 R

SAMPAH: Sampah menumpuk di Pantai Kuta, beberapa waktu lalu. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Desa dan kelurahan di Kabupaten Badung diwajibkan memiliki Tempat Pengolahan Sampah berbasis Reuse, Reduce, and Recycle (TPS 3 R). Hal ini sebagai salah satu langkah yang diambil terkait pembatasan membuang sampah di TPA Suwung, Denpasar. Sehingga permasalahan sampah bisa ditangani mulai dari sumbernya.

Di samping mewajibkan tiap desa dan kelurahan memiliki TPS 3 R, Pemkab Badung juga mendorong usaha layanan jasa sampah di luar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). “Bumda dan Bumdes dan layanan jasa sampah swasta wajib mempunyai TPS 3 R atau bekerja sama dengan desa dan kelurahan. Wajib mengelola sampah dan tidak sekadar open dumping,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat membaca jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung dalam rapat paripurna, Senin (18/11) kemarin.

Lanjut Suiasa, saat ini pemerintah juga membuat Detail Engineering Design (DED) untuk pengolahan sampah skala kabupaten. Dengan demikian, penanganan dalam kondisi darurat sampah akibat TPA Suwung. Di samping itu, telah digulirkan pula program Gerakan Serentak (Gertak) Badung Bersih, Bank Sampah, Gotik, dan Batik. “Ini sudah berjalan sebagai upaya pengurangan sampah,” jelasnya.

Terkait saran dewan agar Kuta sebagai kawasan pariwisata internasional mendapatkan penanganan sampah yang serius, disebutkan akan diambil beberapa langkah. Diantaranya menambah tenaga kebersihan di sepanjang jalan kawasan wisata Kuta. Selanjutnya menambah sarana prasarana penanganannya dan pemrosesan sampah. “Serta membentuk Tim URC D-Salut atau Deteksi dan Evakuasi Sampah Laut,” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini.

Seperti diketahui, Pemkab Badung sempat kelimpungan dalam penanganan sampah pasca pembatasan kuota di TPA Suwung. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta sempat bertemu dengan pihak Desa Adat Pesanggaran untuk memohon tempo enam bulan hingga satu tahun. Namun pertemuan lanjutan terkait jawaban Desa Adat Pesanggaran yang diagendakan Kamis (14/11) lalu urung berlangsung. Alhasil, pemerintah ‘Gumi Keris’ mengupayakan penanganan sampah dengan berbagai cara. Mulai dari mengoptimalkan TPS 3R, TPST, bank sampah, dan lainnya. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia