Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Honor di Bawah UMP, PLKB Non-PNS Pertanyakan Komitmen Pusat

19 November 2019, 19: 48: 30 WIB | editor : Nyoman Suarna

Honor di Bawah UMP, PLKB Non-PNS Pertanyakan Komitmen Pusat

KELUH KESAH : PLKB Non-PNS berkumpul di Monumen Puputan Klungkung, untuk mempertanyakan nasib mereka karena statusnya digantung dan honor tidak sesuai UMP. (ISTIMEWA)

Share this      

SEMARAPURA, BALI EXPRESS- Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi PLKB Non-PNS Bali berkumpul di Monument Puputan Klungkung, Selasa (19/11). Mereka hendak membahas nasibnya yang kemudian akan diteruskan ke pemerintah pusat. Mereka merasa statusnya digantung pemerintah pusat.

Ketua Forum Komunikasi PLKB Non-PNS Bali Ni Ketut Adriyani menerangkan, PLKB Non-PNS direkrut pemerintah daerah. Selama ini honornya dibayar pemerintah daerah, namun bekerja untuk pemerintah pusat, yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN.  

Selama ini, honor yang mereka terima masih di bawah upah minimum provinsi (UMP). Mereka merasa ada diskriminasi, baik secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tanggung jawab, fasilitas, maupun tunjangan kesehatan. “Tugas cukup lama, mencapai 15 tahun, tetapi pemerintah belum memperhatikan baik materi maupun non-materi. Di satu sisi PLKB Non-PNS tupoksinya sama dengan PLKB PNS, bahkan mendapatkan tugas tambahan,” tutur Adriyani didampingi sejumlah pengurus forum.

Selain persoalan honor, mereka juga menyinggung status. Mereka yang di Bali mencapai 257 orang itu berharap status kepegawaiannya jelas, yakni diangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus sehingga tidak ada kecemasan setiap akhir tahun. Untuk memperjuangkan nasibnya, FKPLKB Non-PNS se-Indonesia akan mendatangi lima kementerian untuk mempertanyakan nasibnya. Mengingat, berdasarkan informasi, BKKBN menyatakan kekurangan petugas lapangan KB maupun penyuluh KB. “Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo menyatakan kekurangan petugas lapangan KB/penyuluh KB di Indonesia sekitar 26 ribu untuk mencapai ratio ideal. Seharusnya mengangkat PLKB Non-PNS untuk memenuhi kekurangan tersebut,” tandas Adriyani.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia