Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Karangasem Sahkan Tiga Raperda

19 November 2019, 22: 06: 18 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dewan Karangasem Sahkan Tiga Raperda

RAPERDA: Suasana rapat paripurna DPRD Karangasem, dengan agenda keputusan dewan terhadap tiga raperda dan penyampaian nota keuangan dan dua materi raperda, Selasa (19/11) di gedung DPRD Karangasem. (HUMAS DPRD KARANGASEM FOR BALI EXPRESS)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Seluruh anggota DPRD Karangasem sepakat terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda) untuk disahkan menjadi perda. Kesepatan itu diketok dalam rapat paripurna DPRD Karangasem dengan agenda keputusan dewan terhadap tiga raperda dan penyampaian nota keuangan dan dua materi raperda, Selasa (19/11) di gedung DPRD Karangasem.

Tiga raperda yang disahkan itu, di antaranya raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan. Kemudian raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Pengangkatan dan Pemberhentian tentang Perangkat Desa. Lalu raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 dan Pengangkatan Pemilihan, tentang Pemberhentian Perbekel.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana, dan pengesahan dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, disaksikan seluruh pimpinan di organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Mas Sumatri dalam penyampaiannya mengatakan, pembahasan terhadap tiga raperda ini tentunya telah dikaji secara mendalam, dengan melakukan studi banding yang dilaksanakan Pansus I maupun Pansus II.

Seperti Pansus I yang melakukan studi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, terkait perda tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel. Sementara Pansus II ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah terkait perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Serta bersama-sama Pansus I dan Pansus II ke Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Kabupaten Bantul Yogyakarta, guna menambah pengetahuan bersama, sehingga nantinya materi dan substansi,” kata Mas Sumatri.

Kemudian rapat dilanjutkan dengan agenda penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan penyerahan materi dua buah raperda, di antaranya raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan raperda tentang Rancangan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

Dalam pernyataannya mengenai Raperda APBD 2020, Mas Sumatri menyebut, dari sisi pendapatan daerah dalam anggaran induk 2020 direncanakan turun menjadi Rp 1,636 triliun atau turun sebesar Rp 52 miliar lebih. Sementara anggaran 2019 mencapai Rp 1,689 triliun. Sedangkan dana bagi hasil pajak maupun bukan pajak dalam Raperda APBD 2020 direncanakan turun Rp 18 miliar lebih dari Rp 21 miliar lebih pada anggaran induk 2019.

“Dari segi dana alokasi umum (DAU) mengalami kenaikan Rp 782 miliar dari sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 771 miliar lebih. Sementara dana alokasi khusus (DAK) direncanakan naik Rp 233 miliar,” bebernya.

(bx/aka/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia