Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Ada Kabar Tunjangan Dipangkas, ASN di Badung Harap-harap Cemas

20 November 2019, 12: 08: 50 WIB | editor : I Putu Suyatra

Ada Kabar Tunjangan Dipangkas, ASN di Badung Harap-harap Cemas

Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Badung kini sedang harap-harap cemas. Sebab berhembus kabar penurunan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Namun demikian, banyak diantara mereka yang kini pasrah. Lantaran tunduk di bawah kebijakan.

Salah satu ASN yang namanya enggan disebutkan, tak dapat menyembunyikan rasa deg-degannya. Apalagi sudah terlanjur bergantung pada tunjangan selama ini. “Iya, kabarnya akan ada penurunan tunjangan. Tapi belum pasti. Apa boleh buat, kami ya mau tidak mau tunduk pada aturan,” ungkapnya Selasa (19/11) kemarin.

Terkait kabar itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan, saat ini penetapan TPP memang harus persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal tersebut menyusul adanya Keputusan Mendagri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Mendagri terhadap tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, dalam pemberian TPP, kepala daerah tidak hanya harus mendapatkan persetujuan DPRD, namun perlu adanya konsultasi dan persetujuan dari Mendagri.

“Kami sekarang tidak dapat sembarangan menetapkan TPP, karena harus ada persetujuan dari Mendagri,” ungkapnya saat menghadiri rapat TAPD dengan Badan Anggaran di Gedung Dewan setempat, Selasa (19/11) kemarin.

Pemberian TPP juga dipertimbangan dari beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya. Namun demikian, apakah akan ada penurunan, kenaikan atau tetap, Adi Arnawa belum bisa memastikan. Sebab sedang dilakukan pembahasan. “Kami sedang melakukan pembahasan, sehingga belum dapat memutuskan berapa besaran yang akan ditetapkan,” tegas pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan itu.

Di sisi lain, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, akan berupaya mencarikan solusi. Dia mengakui selama ini pemberian TPP diputuskan dewan, berdasarkan kemampuan keuangan daerah. “Kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan OPD terkait. Mudah-mudahan ada solusi terbaik,” katanya.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia