Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Golkar Badung Bergejolak, Pengurus Kecamatan Ancam Mundur Massal

21 November 2019, 09: 23: 16 WIB | editor : I Putu Suyatra

Golkar Badung Bergejolak, Pengurus Kecamatan Ancam Mundur Massal

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Gejolak di internal Partai Golkar rupanya tidak serta merta bisa reda pasca Mahkamah Partai menetapkan keputusan terkait gugatan lima mantan Ketua DPD II di beberapa kabupaten yang dicopot Plt Ketua DPD I Golkar Bali, I Gde Sumarjaya Linggih.

Hanya berselang beberapa saat setelah putusan Mahkamah Partai ditetapkan, akar rumput Golkar di Badung khususnya, langsung bereaksi. Para kader yang juga loyalis mantan Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Muntra, kecewa berat. Bahkan dikabarkan ada yang sampai ingin membakar atribut Partai Golkar.

Tidak sampai di situ, gerakan untuk mundur dari kepengurusan di tingkat kecamatan mulai bermunculan. Kalaupun tidak mundur, mereka memilih untuk pasif dari segala hajatan atau program partai.

 Ini seperti dituturkan Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Kuta Selatan, Wayan Mudana, Rabu kemarin (20/11). “Kecewa ya. Sedih dengan keputusan Mahkamah Partai tersebut,” ujar Mudana.

Meski begitu, dirinya mengaku menyadari bahwa ini adalah politik. Banyak hal yang menjadi acuan dari munculnya putusan Mahkamah Partai yang dipandangnya subyektif tersebut. “Dan saya memandang tentu putusan itu bagian dari campur tangan dari para elite di DPP. Karena semua dalil yang dialamatkan kepada Pak Munta sudah kami bantah. Saya ikut bersaksi di sana (Mahkamah Partai),” ungkap Mudana yang juga Koordinator PK Golkar Se-Badung ini.

Bahkan secara terang-terangan dia menyatakan tidak sreg dengan kehadiran Plt Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Suyasa. Mengingat keberadaan Suyasa yang sepengetahuannya baru di Golkar namun diangkat sebagai Plt. “Jujur saja. Dia (Suyasa) kan baru pindah dari PNBK. Ujungnya diangkat sebagai Ketua Plt. Bahkan Wakil Ketua DPRD (Badung) lagi,” tegasnya.

Karena itu, sambung dia, dirinya selaku Ketua PK di Kuta Selatan serta beberapa Ketua PK lainnya sepakat untuk mundur. Karena itu sudah menjadi komitmen awal mereka sejak awal. “Kami sudah saling kontak (dengan Ketua PK lainnya). Kalau mundur mungkin terlalu berlebihan. Karena yang namanya di organisasi harus ada surat. Intinya kami vakum. Pasif,” tegasnya.

 Sementara itu, pengurus DPD II Golkar Badung, Anak Agung Buminatha, menjelaskan apa yang dilakukan kader di bawah merupakan bentuk kekecewaan mereka pasca putusan Mahkamah Partai ditetapkan. “Ya mungkin ini bentuk rasa kekecewaan kader di bawah," ujarnya.

 Namun dia menegaskan, apa yang telah diputuskan Mahkamah Partai sifatnya final dan mengikat. “Kalau kami di kepengurusan bisa-bisa saja. Cuma kan kader-kader di bawah ini yang tidak menerima. Hal-hal seperti ini sulit dijelaskan kepada mereka," akunya.

Di lain pihak, Sekretaris DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry enggan berkomentar lebih terkait sikap politik yang dilakukan para kader di Badung. Pun demikian dengan para pengurus di tingkat kecamatan atau desa.

 Namun dia menegaskan, proses di Mahkamah Partai sejatinya sudah sesuai mekanisme. Serta alur yang berlaku di internal Partai Golkar sendiri. "Intinya yang jelas kami sudah menjalankan sesuai mekanisme organisasi," tukasnya.

 Hanya saja, dia mengaku heran dengan sikap mundur atau pasif yang hendak dilakukan para pengurus di tingkat kecamatan atau desa tersebut. Sebab putusan Mahkamah Partai telah ditetapkan. Dan semuanya harus tunduk pada keputusan itu. "Ketika ada perbedaan pendapat dalam organisasi. Kan sudah sepakat yang melaporkan pihak mereka," ujarnya.

 Apalagi, saat pertemuan antara kader Golkar Badung dengan jajaran Golkar Bali beberapa waktu lalu sempat ada kesepakatan akan menerima apapun putusan Mahkamah Partai. "Kami sebelumnya sudah sempat menerima beberapa kali di wantilan maupun kantor DPD Golkar teman-teman dari Badung dan pada saat itu sudah disepakati bahwa apapun keputusan Mahkamah Partai sebagai kader kita akan tunduk dan mengikutinya. Jadi itu yang kami jadikan pegangan," terangnya.

 "Yang melaporkan ke Mahkamah Partai itu teman-teman dalam hal ini Pak Muntra dan mereka datang ke DPD berdialog dan mengatakan akan tunduk pada putusan Mahkamah Partai, termasuk kami terikat. Kalau misalnya kami yang kalah ya kami tunduk," tukasnya. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia