Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Dewan Badung Usul Pengelolaan Sampah Dikelola Pihak Swasta

21 November 2019, 09: 43: 23 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Badung Usul Pengelolaan Sampah Dikelola Pihak Swasta

Nyoman Satria (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Dewan Badung mengusulkan agar sampah dikelola oleh pihak swasta. Pemerintah hanya menyiapkan anggaran. Sehingga bisa terima beres. Usulan tersebut disampaikan Ketua Bapemperda Badung Nyoman Satria.

Hal ini menurutnya bisa meniru negara luar. Pemerintah tak lagi mengurus masalah sampah, sebab dialihkan pihak swasta. “Swastanisasi pengurusan sampah ini bisa ditiru Pemkab Badung,” ungkapnya di sela rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Selasa (19/11) lalu.

Namun, untuk hal ini pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup. Sehingga pihak swasta yang diajak bekerjasama bisa bekerja optimal. “Jadi kami anggarkan. Biarkan pihak swasta yang mengerjakan. Badung tinggal meminta pihak ketiga untuk membersihkan entah bagaimana caranya. Yang penting Badung ini bersih,” jelasnya.

Terkait usulan itu, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan, tahun ini menyediakan aggaran penanggulangan sampah sekitar Rp 9 miliar untuk pihak ketiga. Namun pihaknya tengah melakukan kajian. Direncanakan, pihak ketiga yang nanti menyiapkan infrastruktur dan melakukan pemetaan wilayah untuk pengelolaan sampah ini sampai tahun 2020. “Pada 2020 pemerintah juga secara paralel bergerak untuk menyiapkan infrastruktur dari APBD,” jelasnya, Rabu (20/11) kemarin.

Pemerintah, lanjut pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan ini, juga akan membuatkan TPA yang berbasis teknologi. Lalu desa yang belum punya tempat pengolahan sampah (TPS), akan dibuatkan infrastrukturnya. “Untuk kelurahan juga nanti kami support, yang penting sampah bersih dari Badung dulu,” imbuhnya.

Pada dasarnya, kata Adi Arnawa, pihaknya setuju dengan usulan dewan. Namun belum diambil keputusan. Lantaran berbagai pertimbangan lain. Salah satunya Badung sudah punya tenaga kebersihan yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). “Karena pertimbangan sosiologis, kami lihat jika sudah diswastanisasi, orang-orang atau petugas kebersihan akan dikemanakan? Namun kami harapkan bisa direkrut pihak swasta untuk ikut menjaga kebersihan di Badung,” ujarnya.

Sementara, Kepala DLHK Badung I Putu Eka Merthawan menyambut baik usulan dewan. Bahkan soal pengelolaan sampah oleh pihak swasta telah ditegaskan Bupati Giri Prasta. “Bapak Bupati sudah memerintahkan kami supaya melibatkan badan usaha atau swastanisasi dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam rentang waktu sampai akhir 2019 ini,” ungkapnya.

Terkait jangka panjang, pihaknya juga tak menolak swastanisasi pengelolaan sampah. Menurutnya dari segi aturan, juga memungkinkan. Yakni melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah bisa menyiapkan lahan dan regulasi, sedangkan pembangunan fisiknya, teknologi, dan operasionalnya tanggung jawab pihak swasta. “Konsep ini saat ini adalah salah satu role model yang disosialisasikan pemerintah pusat untuk mempercepat yang namanya investiasi, dan hasilnya jelas,” tandas Eka Merthawan. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia