Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bisnis

UMK Karangasem Naik dari Rp 2,3 Juta Jadi Rp 2,5 Juta

23 November 2019, 14: 53: 19 WIB | editor : I Putu Suyatra

UMK Karangasem Naik dari Rp 2,3 Juta Jadi Rp 2,5 Juta

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Karangasem pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta. Persisnya menjadi Rp 2.555.469,09. Ini meningkat dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 2.355.054.00.

Meski akan diterapkan pada 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karangasem bersiap melakukan sosialisasi dalam waktu beberapa pekan ke depan. Rencananya sosialisasi tahap pertama ini akan merangkul sekitar 50 perusahaan.

Kepala Disnakertrans Karangasem I Nyoman Suradnya mengatakan santai, perusahaan di Karangasem tidak akan membandel dengan kenaikan batas minimum pemberian upah karyawan tersebut. Ini karena sampai saat ini, belum ada perusahaan yang melakukan penangguhan alias menyerahkan surat-surat dasarnya.

Menurutnya, jika ada perusahaan yang belum mampu menerapkan batas pemberian upah tersebut, perusahaan itu mestinya sudah melakukan penangguhan. Jika dilihat ketentuan, penangguhan dapat dilakukan 10 hari sebelum penetapan UMK. "Sementara ini kami optimistis di Karangasem pasti semua (perusahaan) menerapkannya," harap Suradnya, Jumat (22/11).

Tercatat ada sekitar 4.000 perusahaan di Karangasem. Baik itu hotel berbintang, tidak berbintang, restoran, industri, dan lainnya. Sementara itu, Disnakertrans telah melakukan survei terhadap 100 perusahaan. Hasilnya hanya 57 dinyatakan menerapkan UMK pada 2019. Ada beberapa faktor mengapa ada perusahaan yang belum menerapkan UMK.

"Ada beberapa waktu lalu perusahaan tidak menerapkan upah minimum bagi karyawannya. Karyawan tersebut melapor ke kami. Setelah ditelusuri, perusahaan itu baru beralih tangan. Pemilik barunya ini belum mengetahui prosedur yang harus dilakukan. Sementara untuk pendapatan, memang mereka tidak mampu karena baru beberapa bulan beroperasi," tuturnya tanpa menyebut perusahaan itu.

Pihaknya siap melakukan sosialisasi agar perusahaan paham aturan. Sedangkan pada 2020 mendatang, Disnaker bakal sering melakukan sidak. Bagi perusahaan yang belum mampu membayar upah karyawan sesuai UMK, maka wajib melapor dan melakukan penangguhan jika mereka ingin perusahaan tetap jalan.

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia