Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Kolom

MUI Tegas Menolak Reuni 212

Oleh: Ahmad Zaky*

30 November 2019, 20: 46: 48 WIB | editor : I Putu Suyatra

MUI Tegas Menolak Reuni 212

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa pihaknya menolak pelaksanaan Reuni 212 yang kini tengah jadi polemik. Sebab, kasus Ahok eks Gubernur DKI Jakarta sudah rampung. Sehingga reuni tak perlu dihelat lagi.

Organisasi Islam terbesar di Indonesia, MUI menyatakan ketegasannya menolak acara pelaksanaan Reuni 212. Acara tersebut dengan kasus eks Gubernur DKI Jakarta (Ahok). MUI menilai jika kasus tersebut sudah out of the topic, rampung dan basi untuk dibahas. Sehingga, reuni tak perlu untuk dihelat lagi. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Cholil Nafis menyatakan jika sebutan reuni ini tidaklah tepat, sebab kata ini tepatnya untuk anak sekolah, selain itu reuni bukanlah mengumpulkan massa.

Jika reuni diadakan harusnya tak perlu menggunakan nama 212. Karena 212 adalah kasus Ahok. Sementara dirinya telah dibui. Cholil meminta agar umat tidak hanyut dengan kasus masa lalu yang telah rampung dinyatakan oleh hukum. Cholil juga menyebut akan lebih bermanfaat bila reuni tersebut diagendakan sebagai peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena sunahnya lebih jelas, lebih berakar pada budaya. Sementara, reuni 212 beraroma politik dan hukum. Sehingga dia mengharap umat untuk kembali menatap ke depan dan menutup lembaran masa lalu.

Dirinya mengutarakan kalau masalah yang sudah selesai namun terus dikompori, hal tersebut bisa masuk kedalam suatu rekonsiliasi bangsa Indonesia yang perlu diatensi. Meski mengusung pendapat secara Kritis tetapi jika dinilai menodai maka akan dilaporkan, dan diproses secara hukum.

Sebelumnya, dilaporkan PA 212 akan menggelar Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019. PA 212 mengaku telah mengantongi rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk kepolisian dan koordinasi dengan pengelola kebersihan taman Monas. Anies Baswedan turut mengaminkan pernyataan Slamet Ma'arif selaku PA 212. Dirinya telah membicarakan izin ini dalam Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Berdasarkan hasil koordinasi itu, Anies mengaku telah menerbitkan izin guna pelaksanaan Maulid Akbar. 

Anies Baswedan mengatakan dari pihak pemerintah, hanya mengeluarkan izin tempat saja. Khusus perihal izin keramaian juga keamanan harus tetap dari menjadi kewajiban pihak yang berwenang.

Ketua Panitia Reuni 212, KH Awiet Masyhuri menyatakan bahwa izin tersebut dikantongi karena dalam acara tersebit terdapat agenda Maulid Nabi. Menurut jadwal, Reuni ini akan digelar mulai dari shalat malam berjamaah hingga sekitar pukul sembilan pagi. Acara tidak dilanjutkan sampai siang seperti sebelumnya karena kondisi cuaca.

Berkenaan dengan hal itu, Staf Tenaga Ahli Kepresidenan, Ali Ngabalin juga mengaitkan masalah politik dengan Reuni 212 ini. Bahkan Ali meluncurkan pertanyaan akankah reuni 212 ini akan kembali dihadiri oleh jutaan orang, meskipun Pilpres dan Pemilu telah usai. Pihaknya menilai jika menjelang Pemilu memiliki relevansi guna mengangkat Posisi Capres. 

Ali Ngabalin juga sempat menyinggung nama Menteri Pertahanan, yakni Prabowo Subianto terkait Reuni 212. Dulu, Prabowo masih menjadi lawan Presiden Jokowi. Namun kini telah menjabat di kabinet pemerintahan Jokowi. Mungkinkah ada kekecewaan didalam tubuh 212 ini?

Ali berharap jika reuni 212 jadi dilaksanakan, ia berharap orang maupun pihak yang berkumpul dalam reuni tersebut bisa menjadi teladan guna membangun sumber daya manusia. Sesuai fokus Indonesia guna meningkatkan SDM yang mumpuni.

Terkait berita dengan tajuk "Reuni 212 karpet merah Untuk Habib Rizieq", Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin urun pendapat bahwa Reuni 212 bisa digelar untuk menjaga kobaran semangat gerakan. Selain itu, reuni bisa sebagai forum untuk merekomendasikan dengan mendesak pemerintah guna prosesi pemulangan Habib Rizieq.

Namun, dirinya menilai tak mudah memulangkan Habib Rizieq ke Indonesia. Alasannya, sejauh ini belum ada titik temu antara pemerintahan dengan imam besar FPI tersebut. Ujang bahkan memprediksi Reuni 212 masih akan menjadi gerakan masih sarat politik. Bagi dia, gerakan ini menjadi bagian dari preassure group dengan mempunyai banyak massa militan. Meski Pilres 2019 telah paripurna, gerakan 212 dianggapnya tak akan bubar atau membubarkan diri. Kemungkinan bisa saja gerakan 212 akan menjadi gerakan yang megah lagi di Pemilu 2024 nanti, bisa saja!

Berkenaan dengan hal tersebut seolah-olah momentum ini begitu dipaksakan. Mulai dari dikoreknya kasus Ahok yang kini bertepatan dengan diangkatnya menjadi Bos BUMN. Hingga Polemik Prabowo. Yang mana jelas mencerminkan adanya indikasi politik yang dibarengkan dengan peringatan Hari keagamaan. Jadi, jelaslah mengapa MUI juga menolak pelaksanaan reuni 212 ini. (*)

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia