Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Satpol PP Limpahkan Kasus Pembuang Limbah di Tukad Badung ke Polisi

01 Desember 2019, 21: 15: 20 WIB | editor : Nyoman Suarna

Satpol PP Limpahkan Kasus Pembuang Limbah di Tukad Badung ke Polisi

DISEGEL: Petugas melakukan penyegelan usaha sablon pembuang limbah milik Hj. Nurhayati di Jalan Pulau Misol I No 23, Denpasar. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Setelah sebelumnya pembuang limbah sablon, Hj. Nurhayati divonis dengan hukuman denda Rp 2 juta pada sidang tipiring (tindak pidana ringan), kini kasus pemilik usaha yang berlokasi di Jalan Pulai Misol I Nomor 23 Denpasar ini akan dilimpahkan ke pihak kepolisian. Informasinya pelimpahan bakal dilakukan Satpol PP Kota Denpasar pada Senin (2/12).

Kasatpol PP Kota Denpasar I Dewa Gede Anom Sayoga saat dikonfirmasi, Minggu (1/12), menjelaskan, saat ini banyak beredar komentar negatif terutama di medsos yang tidak sesuai dengan substansi permasalahan. Karenanya, Satpol PP Kota Denpasar telah menyiapkan berbagai langkah, salah satunya melimpahkan kasus ini ke pihak kepolisian.

Selain itu, sebagai upaya menghindari adanya komentar yang tidak substantif terkait penyegelan dan tipiring terhadap usaha sablon di Jalan Pulau Misol I Nomor 23 Denpasar ini, dijelaskan, terhadap usaha sablon yang tertangkap tangan  membuang limbah di Sungai Badung telah disegel atau ditutup secara permanen. Hal itu mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kota Denpasar.

Selain itu, terkait pelanggaran perizinannya juga sudah ditindaklanjuti ke proses sidang tipiring mengacu Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum di Kota Denpasar. Dalam sidang tersebut, Hakim PN Denpasar telah memvonis dengan hukuman denda sebesar Rp 2 juta, subsider kurungan tujuh hari.

“Untuk kasus pidana pencemaran, kerusakan lingkungannya berdasarkan vonis tipiring tersebut, sedang dikomunikasikan untuk dilimpahkan ke pihak kepolisian guna diadakan proses penyidikan, mengacu UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup,” paparnya.

“Penyidik PPNS Satpol PP  kewenangan hanya menangani pelanggaran perda, sedangkan penyidikan terkait pelanggaran pidana (UU), kewenangannya berada pada penyidik umum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian,” katanya.

Tindakan ini diambil bukan semata-mata memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar, tetapi lebih sebagai pembelajaran terhadap tindakan pencemaran lingkungan.

"Ini untuk kepentingan bersama, bagaimana menjaga lingkungan, dan nantinya menjadi pelajaran bagi semua untuk menjaga lingkungan, terutama sungai. Karena air adalah sebagai sumber kehidupan," pungkasnya.

(bx/bay/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia