Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Tiga Kecamatan di Karangasem Masuk Zona Merah Peredaran Narkoba

04 Desember 2019, 19: 29: 30 WIB | editor : I Putu Suyatra

Tiga Kecamatan di Karangasem Masuk Zona Merah Peredaran Narkoba

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem telah memetakan daerah rawan peredaran narkoba di Karangasem, Bali. Bahkan berdasarkan penyisiran dan data yang dihimpun dari kepolisian, tiga kecamatan masuk zona merah peredaran barang haram tersebut.

Wilayah itu di antaranya Kecamatan Kubu, Selat, dan Karangasem. Pengelompokan zona ini ditentukan berdasarkan jumlah kasus. Di antara kasus yang ditangani kepolisian, pengedar narkoba rata-rata berasal dari wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah.

Kepala BNNK Karangasem AKBP I Ketut Arta menegaskan tetap melakukan pemantauan di tiga wilayah tersebut. Sebagaimana domain kerja BNNK, pihaknya terus menggelar sosialisasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika. "Ya, kami pantau terus yang mana kita petakan daerah tersebut masih dalam status pemantauan," kata Arta, kemarin (4/12).

Menurutnya, tiga kecamatan yang dinyatakan rawan peredaran narkoba itu ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga asal Kecamatan Kubu pemicunya desakan ekonomi. Bahkan, menurut Arta, kondisi geografis membuat warga di sana sulit mencari kerja. Sehingga mereka yang bersedia menjadi pengedar mengakui kena bujuk rayu bandar. 

"Petugas meprediksi adanya peredaran narkoba cukup tinggi di Kubu. Diduga tiga kecamatan yang disebut lebih banyak banding daerah lain. Bahkan dulu pengedar yang ditangkap di Denpasar berasal dari Kecamatan Kubu. Makanya Kecamatan Kubu sangat rawan dengan peredaran narkoba," jelas Arta sembari membeberkan data penangkapan yang telah dilakukan kepolisian.

BNNK telah berkoordinasi dengan sejumlah desa adat di Karangasem. Itu dilakukan untuk mendorong desa adat segera membuat pararem atau awig-awig mengenai penyalahguna narkoba. Dengan begitu setidaknya masyarakat merasakan jera.

Selain dikenakan pasal tindak pidana narkotika, warga tersebut juga dikenakan sanksi adat. Sesuai kesepakatan warga dan pengurus desa yang dituang dalam aturan adat tersebut. Sementara upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus digenjot. Salah satunya melaksanakan tes urine di lingkup pemerintahan, desa, maupun swasta.

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia