Selasa, 18 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Genjot RUU Provinsi Bali, Gubernur Koster Lobi Pusat

05 Desember 2019, 23: 05: 00 WIB | editor : Nyoman Suarna

Genjot RUU Provinsi Bali, Gubernur Koster Lobi Pusat

PERJUANGKAN RUU BALI: Gubernur Koster didampingi sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat Bali melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM RI. (HUMAS PEMPROV BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS - Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat untuk mendorong agar RUU Provinsi Bali segera dibahas di tingkat nasional. Pada Kamis (5/12) Gubernur Koster yang didampingi sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat Bali melakukan audiensi dengan dua menteri sekaligus: Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM RI.

Hasilnya pun sungguh menggembirakan. Kedua menteri memberikan dukungan kepada upaya Gubernur Koster untuk menggolkan RUU yang dirancang untuk lebih memperkuat peran dan fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan Kebudayaan Bali beserta segala keunikannya.

Jelas Koster, audensi ini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Bali mengenai RUU Provinsi Bali sekaligus menyerahkan dokumen Usulan Draft RUU Provinsi Bali dan Naskah Akademik yang sudah disiapkan selama 1 tahun.

Menurut Koster, berbagai komponen masyarakat Bali sejak tahun 2005 menginginkan agar Provinsi Bali dipayungi dengan undang-undang yang bisa dipakai untuk memperkuat keberadaan Bali dengan kekayaan dan keunikan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang telah terbukti menjadi daya tarik masyarakat dunia. 

Seperti diketahui, pada saat ini Provinsi Bali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Materi dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Koster sudah kurang sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali.

"RUU Provinsi Bali ini sudah pernah dipaparkan/disosialisasikan di hadapan anggota DPR RI Dapil Bali, anggota DPD RI Dapil Bali, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, bupati/walikota se-Bali, ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, ketua Lembaga Organisasi Keumatan semua agama se-Bali, dan tokoh masyarakat se-Bali. Pemaparan dan sosialisasi secara terbatas sudah dilaksanakan sebanyak dua kali: tanggal 16 Januari 2019 di Kantor Gubernur Bali dan tanggal 23 November 2019, di Ruang Gajah, Kediaman Gubernur Bali," jelasnya 

Lanjut Koster, semua pihak sangat mendukung dengan tanda tangan dari anggota DPR RI Dapil Bali, anggota DPD RI Dapil Bali, pimpinan DPRD Provinsi Bali, bupati/walikota se-Bali, dan ketua DPRD kabupaten/kota Se-Bali, serta pimpinan lembaga keumatan semua umat beragama, dan rektor perguruan tinggi di Bali.

Ditambahkan ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, dasar pertimbangan RUU Provinsi Bali yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antar sesama manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya berlandaskan filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali (Sad Kerthi) perlu dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan Bali harus diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan; 

"Masyarakat Bali memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang adiluhung sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai sesanti Bhinneka Tunggal Ika," terangnya.

Menurut Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah Bali harus memperhatikan potensi daerah dalam bidang pariwisata dengan keindahan alam, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan internasional, untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Bali dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945; 
"Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah  Provinsi Bali selama ini belum sepenuhnya menjamin pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Bali dan belum mampu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sebagai akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, dan terjadinya ketimpangan perekonomian antarwilayah di Provinsi Bali, dan ketidakseimbangan pembangunan antarsektor sehingga menyulitkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bali secara adil dan merata," ungkapnya.

Bak gayung disambut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung penuh upaya Gubernur Wayan Koster bersama masyarakat Bali untuk memperjuangkan RUU Provinsi Bali.

"Kami akan serius dan bersungguh-sungguh untuk mendukung RUU Provinsi Bali. Kalau bisa, RUU ini masuk prolegnas 2020," tegasTito Karnavian, di depan Gubernur Koster, yang saat audiensi didampingi oleh  DPR RI Perwakilan Bali, DPD RI Perwakilan Bali, DPRD Bali, para bupati dan walikota, para rektor di Universitas di Bali, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat Bali lainnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia