Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Soroti RS Sanjiwani, Persulit Pasien Tanpa Rekomendasi Pejabat

06 Desember 2019, 18: 44: 49 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dewan Soroti RS Sanjiwani, Persulit Pasien Tanpa Rekomendasi Pejabat

MONEV : Anggota Komisi IV DPRD Gianyar melakukan monitoring dan evaluasi di RS Sanjiwani Gianyar, Jumat (6/12). (PUTU AGUS ADEGRANTIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gianyar menggelar monitoring dan evaluasi (monev) di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, Jumat (6/12). Selain menyasar pelayanan dan kebersihan rumah sakit, dewan juga menyoroti keberlangsungan program Bantuan Kesehatan (BK). Dari monev tersebut, dewan menemukan beberapa masalah, di antaranya pihak rumah sakit kerap menelantarkan pasien jika tidak mengantongi rekomendasi dari pejabat atau dewan, pasien susah mendapatkan BK, dan persyaratan pasien yang tidak sesuai kriteria.

Ketua Komisi IV DPRD Gianyar Ni Made Ratnadi menjelaskan, selama monev ia melihat beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pihak rumah sakit. Mulai dari kebersihan kamar mandi, tenaga medis dalam melayani masyarakat harus murah senyum, dan kebersihan kamar rawat inap. “Ruangan Sahadewa  kotor sekali. Tempat tidurnya sampai diunggah di media sosial dan jadi konsumsi publik. Jangan sampai hal kecil-kecil seperti itu membuat nama baik rumah sakit ini tercoreng,” jelasnya.

Terkait program BK, menurutnya, sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gianyar. Selain itu, juga sudah sesuai dengan harapa. Namun ada  masyarakat yang mengatakan  bahwa tanpa rekomendasi dari dewan maupun pejabat, pasien kerap dipersulit mengurus rujukan. “Kami sudah lihat langsung, ada yang tanpa rekomendasi dari dewan ataupun pejabat lainnya, dipersulit mengurus sesuatu. Mencari rujukan ke RS Sanglah juga dipersulit oleh Dinas Kesehatan.  Ke depan supaya masyarakat tidak dipersulit lagi.  Kalau mereka kenal dengan dewan dan pejabat. Kalau tidak, kan kasian,” bebernya.

Program BK, dijelaskan, berlaku di Gianyar per 1 Agustur 2019 paska pemutusan dengan pihak BPJS Kesehatan. Begitu pemutusan tersebut, program BK itu pun digagas  dan dengan tegas agar bisa membantu masyarakat Gianyar. Dananya pun mempergunakan anggaran dari APBD Gianyar, supaya masyarakat  tetap bisa dibantu dalam bidang kesehatan.

Direktur Utama RS Sanjiwani Gianyar dr. Ida Komang Upeksa didampingi direktur umum menjelaskan, program BK memang sudah dijalankan oleh pihaknya. Bahkan sangat berdampak terhadap pelayanan yang berlangsung di rumah sakit tersebut. Dampaknya pun disebabkan oleh kendala-kendala yang kerap datang dari calon pasien yang akan menggunakan BK.

“Terdapat beberapa permasalahan yang sering kami temui. Pertama, terkait kelengkapan persyaratan calon pasien yang kurang. Kadang KTP tidak ada dan diganti dengan surat keterangan domisili. Kedua, pasien yang berada di bawah umur, penggunaan KTP lama, nama pasien tidak tertera di kartu keluarga, dan pasien kecelakaan yang tidak mau mengurus administrasi ke pihak kepolisian maupun jasa raharja,” bebernya.

Ia menambahkan, terkait klaim BK yang ditanggung pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, sampai saat ini telah habis Rp 10 miliar. Sedangkan yang baru dibayarkan oleh dinas ke rumah sakit baru Rp 3 miliar, sehingga rumah sakit masih memiliki piutang sebesar Rp 7  miliar di dinas.  Diungkapkan juga, ketika dihitung keseluruhan besaran piutang yang dimiliki rumah sakit ke dinas mencapai Rp 9 miliar.

Menanggapi hal itu, Ratnadi menyampaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar kurang cermat merancang anggaran. Sehingga, baru dua bulan berlangsung,  anggaran program BK kurang, bahkan melebihi dari yang dipergunakan. Karena Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa ikut dalam monev tersebut, Ratnadi pun berharap sesegera mungkin Kadiskes mengklarifikasi terkait piutang yang dimiliki di RS Sanjiwani, khususnya penanganan program BK tersebut.

“Tahun 2020 kami canangkan anggaran sebesar Rp 24 miliar, khusus program BK. Sudah berulangkali juga kami panggil Kadiskes dan menekankan agar benar-benar cermat dalam menghitung anggaran yang dibutuhkan. Meskipun BPD ikut mem-back-up kekurangannya, tapi kalau banyak, kan kelihatan tidak bisa merencanakan anggaran,” bebernya.

Program BK merupakan hak dari masyarakat Gianyar untuk mendapat layanan di RS Sanjiwani Gianyar secara gratis, tetapi dengan kelengkapan dan persyaratan yang sudah ditentukan. “Seluruh masyarakat  Gianyar yang sakit berhak mendapatkan BK asalkan mau di kelas tiga,” imbuh Ratnadi.

(bx/ade/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia