Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Dirut Garuda Gusti Ngurah Ari Askhara Pernah Palsukan Laporan Keuangan

06 Desember 2019, 22: 21: 45 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dirut Garuda Gusti Ngurah Ari Askhara Pernah Palsukan Laporan Keuangan

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (DOK.JAWA POS)

Share this      

JAKARTA - Tampaknya banyak pihak yang ikut geram dengan kasus penyelundupan spart part Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh Garuda. Keputusan pemerintah, khususnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara atas kasus tersebut dinilai sudah tepat.

Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menyambut positif keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang telah memecat mantan Direktur Utama Ari Askhara. Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial dan merugikan perusahaan dan pegawai. "Kami sangat mendukung respon cepat Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus penyelundupan di pesawat garuda ini," ujar Ketua Ikagi Zainal Muttaqin, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12).

Dia membeberkan sejumlah kebijakan kontroversial Ari Askhara selama menjabat sebagai pimpinan tertinggi Garuda. Dia mengungkapkan, Ari pernah memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018 dan mengubah angka yang tadinya rugi menjadi untung.

Keputusan kontroversial lainnya adalah  pengalihan rute penerbangan dari Jakarta-London dan Jakarta-Amsterdam melalui Denpasar secara sepihak. Kemudian  larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang, dan terakhir penyelundupan Harley Davidson. Zaenal mengatakan, pengalihan rute London dan Amsterdam itu merugikan awak kabin karena menambah waktu kerja mereka. Dia melanjutkan, pengalihan rute itu memperpanjang jarak tempuh penerbangan menuju London dan Amsterdam hingga 19 jam lebih.

Dia melanjutkan, kebijakan kontroversial Ari Askhara yang merugikan awak kabin secara langsung di antaranya, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja, menjatuhkan larangan terbang atau grounded kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK tanpa alasan yang jelas beberapa awak kabin hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya. "Cukup banyak kebijakan aneh Ari Askhara selama menjabat sebagai Dirut Garuda yang merugikan awak kabin. Maka dari itu kami bersyukur pak Erick memecatnya," tegas Zaenal.

Pihaknya juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain yang berupaya melakukan hal serupa seperti Ari Askhara. “Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan merugikan terhadap awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang," urainya.

Dia menambahkan, setelah pencopotan Ari Askhara ini, jajaran direksi maskapai pelat merah ini diharapkan bisa diisi oleh sosok-sosok yang profesional dan beretika baik sehingga mampu mewujudkan perusahaan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Sementara itu, Kementerian BUMN mengaku masih akan menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lainnya yang tersangkut kasus ini. Menurut dia, kasus ini tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat adanya kerugian.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunggu proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Askhara. Menurut dia, hal ini karena Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang keputusan akhir aksi korporasinya berada di tangan pemegang saham. "Kami masih menunggu dan melihat karena prosesnya RUPS karena perusahaan terbuka. Mau tidak mau lewat formalnya RUPS. Nanti akan kami lihat juga bagaimana dirut Garuda yang sekarang, apakah dia langsung mundur atau menunggu RUPS," ujarnya.

Kementerian BUMN memastikan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia diserahkan kepada Fuad Rizal yang saat ini menjabat sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko. Arya menegaskan bahwa Fuad Rizal ditunjuk karena tidak terlibat dengan skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. "Yang pasti Pak Fuad ga ada ikut, sementara kan kita mau operasional jalan juga," beber Arya.

Berbicara mengenai kandidat yang berpotensi untuk duduk di kursi kepemimpinan Garuda Indonesia, nama mantan menteri ESDM yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PT KAI Ignatius Jonan, sempat santer terdengar. Jonan memang dikenal bertangan dingin. Salah satunya terbukti sukses meningkatkan kinerja PT KAI dengan berbagai strateginya. Namun pihak Kementerian BUMN masih menutup rapat informasi tersebut dan enggan memberikan konfirmasi.

Arya hanya kembali menegaskan bahwa dengan pencopotan dirut Garuda kali ini, Menteri Erick sedang membuktikan komitmen untuk "bersih-bersih" BUMN. Sebab yang jadi fokus ke depan Erick, menurut Arya, tak boleh lagi ada penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat BUMN. Arya pun menegaskan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal penguatan peran komisaris di tiap perusahaan plat merah. Sebab selama ini tugas komisaris tak terlalu disorot.

“Di era Erick Thohir, figur komisaris akan jadi peran sentral pengembangan BUMN. Komisaris bakal punya wewenang mewah dengan mengaudit seluruh sendi BUMN tempat mereka ditugaskan. Merekalah yang jadi perpanjangan tangan kementerian untuk audit," pungkas Arya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengomentari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara. Jokowi menyebut langkah yang diambil Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Ari sudah tepat. "Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN. Udah itu tegas sekali," ujarnya usai meresmikan Tol JORR 2 ruas Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

Jokowi menambahkan, pemecatan tersebut memberi pesan yang sangat kuat agar perbuatan tersebut tidak terulang. Bukan hanya di tubuh Garuda, namun juga di semua BUMN. "Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main," tuturnya.

Terkait Dirut definitif garuda yang baru, mantan Walikota Solo itu enggan berkomentar. Dia menyerahkan ke Menteri BUMN. "Tanyakan ke menteri BUMN. Ini ada," kata Jokowi seraya menunjuk Erick Thohir.

(bx/art/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia