Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Penataan Lahan TPS Mengwi Ditarget Tuntas 19 Desember

08 Desember 2019, 23: 01: 22 WIB | editor : Nyoman Suarna

Penataan Lahan TPS Mengwi Ditarget Tuntas 19 Desember

DITATA: Proyek pembanguanan tempat pengolahan sampah (TPS) sementara di sebelah Terminal Mengwi, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, masih tahap penataan, Minggu (8/12). (ISTIMEWA)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Proyek pembanguanan tempat pengolahan sampah (TPS) sementara di sebelah Terminal Mengwi, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, saat ini masih tahap penataan. Lahan yang disiapkan sekitar tiga hektare. Untuk persiapan tempat, dianggarkan Rp 4,8 miliar. Sementara alat pengolahan sampah akan disiapkan pihak ketiga yang diajak bekerjasama.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung IB Surya Suamba mengatakan, penataan ditarget selesai 19 Desember 2019. “Target kami, penataan sudah selesai tanggal 19 Desember 2019,” ungkapnya Minggu (8/12).

Diterangkan pejabat asal Tabanan ini, di samping penataan lahan, juga dibangun tembok pembatas dengan areal Terminal Mengwi. Selanjutnya pembangunan gedung penyimpanan sampah berukuran 30 x 50 meter. 

Mengenai anggaran penataan lahan, pembangunan pagar, dan gedung penyimpanan sampah, ungkap Surya Suamba, menghabiskan sekitar Rp 4,8 miliar. Anggaran bersumber dari pos belanja tak terduga APBD tahun 2019.

Di samping itu, pembangunan mesin pengolah sampah dengan kapasitas 5 ton per jam. Total ada empat mesin incinerator yang akan digunakan. Mesin tersebut diklaim mampu membakar semua jenis sampah 5 ton per jam, dengan suhu pembakaran 800 sampai 1.000 derajat celcius.

Mesin incinerator diklaim ramah lingukungan. Sebab, asap pembakaran akan difilter, sehingga tidak mencemari udara. “Tapi untuk pembangunan mesin, rekanan yang menyiapkan,” kata Surya Suamba.

Disinggung mengenai izin penggunaan mesin incinerator, birokrat asal Tabanan ini menegaskan, masih dalam proses. Saat ini kondisi Badung sedang darurat sampah, sehingga proses izinnya dilakukan bersamaan. Kata dia, masih tengah proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung I Putu Eka Merthawan mengakui, penggunaan incinerator harus mendapatkan izin dari DLHK Badung. Untuk itu, kata dia, Dinas PUPR harus mengusulkan izin. Nantinya izin akam dinilai tim ahli. "Semuanya akan menilai dokumen yang diusulkan Dinas PUPR dengan bijak, tidak ada niat menggampangkan. Walaupun sekarang dalam keadaan darurat, semua prosedur kami ikuti,” tandas Eka Merthawan.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia