Jumat, 24 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Munas Golkar Pertegas Tak Boleh Ada Mahar dalam Pilkada 2020

08 Desember 2019, 23: 14: 32 WIB | editor : Nyoman Suarna

Munas Golkar Pertegas Tak Boleh Ada Mahar dalam Pilkada 2020

I Nyoman Sugawa Korry, Sekretaris DPD I Golkar Bali (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Partai Golkar baru saja selesai melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta. Selain menentukan kepemimpinan partai, forum tertinggi di internal Golkar itu juga membahas beberapa hal strategis terkait kemajuan partai. Tidak terkecuali mengenai langkah dan strategi Golkar dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Terkait pilkada tersebut, Munas telah menggarisbawahi, proses penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan tarung nanti, tidak boleh pakai mahar. Hal ini diungkapkan Sekretaris DPD I Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry, Minggu (8/12).

“Itu yang pertama. Mekanisme terkait pilkada itu dilaksanakan tanpa mahar,” kata Sugawa Korry.

Menurutnya, ini sebagai komitmen Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik, khususnya dalam menghadapi perhelatan demokrasi. Di samping itu, partainya juga tidak ingin memberatkan calon yang akan bertarung nantinya.

“Sehingga mereka bisa bertanding dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Jadi (calon) lebih fokus untuk upaya pemenangan, saksi, dan kampanye yang wajib dia lakukan,” tegasnya.

Selanjutnya, sambung dia, survei masih menjadi acuan untuk menentukan siapa bakal calon yang akan dipilih nantinya untuk maju dalam Pilkada. Proses survei itu pun dilaksanakan oleh lembaga yang direkomendasikan DPP (Golkar). “Survei itu dimulai setelah pendaftaran di partai,” imbuhnya.

Selain survei, pengurus partai yang di wilayahnya akan berlangsung pilkada, dipersilahkan untuk melakukan penjajakan dengan partai-partai lain untuk membangun koalisi.

“Survei dan koalisi ini domainnya ada di DPD II. Mereka juga yang akan melakukan koalisi dengan para bakal calon,” sebut politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Dalam hal survei, sambungnya, kader Golkar tentu akan mendapatkan prioritas. Namun itu bukan berarti Golkar tidak memberi peluang bagi nonkader untuk diusung. Dengan persyaratan, hasil survei menunjukkan nonkader tersebut memang memiliki elektabilitas tinggi. 

“Seumpama, selisih (survei) antara kader dan nonkader tidak terlalu jauh, bisa jadi kader (yang dipilih),” imbuhnya.

Menurutnya, petunjuk pelaksanaan (juklak) nomor 06/2016 masih menjadi acuan dalam mekanisme penentuan calon kepala dan wakil kepala daerah yang berlaku di internal Golkar. “Tidak berubah. Masih mengacu pada Juklak 06,” katanya.

Saat ini, sambung dia, internal partainya sedang berproses. Bahkan tim pilkada sudah dibentuk dari level DPD I sampai dengan DPD II di enam kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 mendatang. “Tinggal kapan waktunya mulai pendaftaran, itu (ditentukan) dari masing-masing DPD II,” tukasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia