Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Temukan Pelanggaran Pemilu, Laporkan Saja Lewat Gowaslu

09 Desember 2019, 21: 57: 04 WIB | editor : Nyoman Suarna

Temukan Pelanggaran Pemilu, Laporkan Saja Lewat Gowaslu

SOSIALISASI: Suasana sosialisasi pengawasan Pilkada Serentak 2020 yang digelar Bawaslu Tabanan, Senin (9/12). (ISTIMEWA)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS - Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Tabanan berwenang melakukan pencegahan, penindakan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa pemilihan. Adapun pengawasan yang dilakukan, salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Gowaslu. Hal itu seperti terungkap saat sosialisasi Pengawasan Pemilu 2020 yang digelar Bawaslu Tabanan, Senin (9/12) di Warung CS Bedha, dan dibuka langsung Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Dalam sosialisasi tersebut, ikut hadir ketua dan anggota Bawaslu Bali, Bawaslu Tabanan, dan beberapa pihak lainnya.

Dalam sosialisasi itu, Abhan menyampaikan, masyarakat juga harus ikut dan berperan penting mengawasi kinerja penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan. "Ibarat pertandingan sepakbola, Bawaslu adalah wasit di dalam Pilkada. Kalau penyelenggara tidak objektif dan profesional, maka jalannya pemilihan sudah barang tentu tidak baik," tegasnya.

Ditambahkannya, peserta pemilihan, dalam hal ini partai politik yang mengusung pasangan calon dan calon perseorangan, juga harus berintegritas agar tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Salah satunya adalah dengan melakukan politik uang. Sedangkan masyarakat pemilih juga jangan mau dibeli. "Hal ini memerlukan komitmen dari peserta pemilihan dan masyarakat. Kami harapkan Pilkada Serentak 2020 zero politik uang. Kami mendorong partisipasi elemen masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, untuk menghentikan proses politik yang transaksional dan politik uang sehingga terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang profesional," imbuhnya.

Selain itu, untuk jenis pusat pengawasan partisipatif adalah pengawasan berbasis IT (Gowaslu). Aplikasi ini dapat diunduh di playstore, dan berharap agar masyarakat berperan aktif mau melaporkan apabila menemukan pelanggaran di daerahnya masing-masing. "Melalui aplikasi ini masyarakat juga dapat memberikan informasi awal dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilihan. Dan pengawas pemilihan wajib menindaklanjuti informasi awal tersebut," sambungnya. 

Selain Gowaslu, juga terdapat pojok pengawasan, forum warga, saka adhyasta pemilu, pengabdian masyarakat, media sosial, dan gerakan pengawasan partisipati pemilu, yang juga merupakan jenis pusat pengawasan partisipatif.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh, pada pemilu 2019 lalu diketahui partisipasi membesar, namun independensi mengecil. Banyak juga kasus yang masuk ke pengadilan, namun minim putusan. Karena itu, sebagai generasi milenial dituntut bermedia sosial yang bijak dan tidak meneruskan informasi hoax. Terlebih pelanggaran kampanye pemilu pada 2019 di media sosial berjumlah 5.013 laporan, kemudian permintaan takedown sebanyak 193, dan akun yang sudah di-takedown sebanyak 42 akun.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia