Jumat, 24 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Renegosiasi Pengelolaan Air Panes Penatahan, Bakeuda Mohon Rekomendasi

10 Desember 2019, 20: 11: 09 WIB | editor : Nyoman Suarna

Renegosiasi Pengelolaan Air Panes Penatahan, Bakeuda Mohon Rekomendasi Dewan

RAKER : Suasana rapat kerja Bakeuda Tabanan dan Komisi III DPRD Tabanan, Selasa (10/12). (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS - Selama ini pendapatan daerah yang diperoleh dari penyewaan aset Pemkab Tabanan berupa lahan sumber air panas Penatahan di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Tabanan belum optimal, lantaran pengelola hanya dikenakan kontribusi awal. Namun kini pihak pengelola akan dikenakan kontribusi tetap per tahun. Atas kondisi tersebut, Pemkab Tabanan pun memohon rekomendasi kepada DPRD Tabanan.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Tabanan dengan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan dengan mengajak PT Sentratirta Nugraha Sejati dalam agenda pembahasan persetujuan DPRD terhadap perubahan kedua atas perjanjian antara pemerintah dengan PT Sentratirta Nugraha Sejati dan perpanjangan kontrak atau penggunaan usaha objek wisata air panas Penatahan, Selasa (10/12), di Ruang Rapat DPRD Tabanan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan I Dewa Ayu Sri Budiarti menjelaskan, sebelumnya pengelola objek wisata air panas Penatahan, dalam hal ini PT Sentratirta Nugraha Sejati, menandatangani surat perjanjian penyewaan lahan aset Pemkab Tabanan dengan status bangun guna serah. Sehingga setelah waktu sewa berakhir, bangunan wajin diserahkan ke pemerintah dalam kondisi baik.

Kerjasama itu pun diawali pada tahun 1990 dengan jangka waktu 10 tahun. Kemudian tahun 1994 dilakukan perubahan dan perpanjangan kerjasama hingga 20 tahun. "Jadi tanggal 27 Januari 1990 sampai 27 Januari 2010 itu besaran kontribusinya Rp 94,200 juta dibayar di awal. Kemudian dilakukan perubahan dan perpanjangan kerjasama tahun 1994 hingga 27 Januari 2030 dengan kontribusi Rp 109 juta lebih, sehingga total sewanya selama 30 tahun," ujarnya.

Saat itu, kata dia, tidak ada aturan yang menyebutkan pengelola untuk memberikan kontribusi per tahun sehingga hanya dikenakan konstribusi awal. "Waktu itu masih tanah kosong, hutan belantara, mereka menyewa tanah itu, mereka yang membangun secara bertahap," imbuhnya.

Namun kini, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemkab Tabanan direkomendasikan untuk melakukan renegosiasi dengan PT Sentratirta Nugraha Sejati terhadap perjanjian kerjasama tersebut. Dimana nantinya pihak pengelola wajib membayarkan kontribusi tiap tahunnya. Untuk menentukan besaran kontribusi, Pemkab Tabanan bekerjasama dengan KJPP atau tim appraisal, hingga akhirnya ditemukan nilai kontribusinya yakni Rp 34 juta per tahun. "Karena kita tidak punya ilmunya, jadi kita bekerjasama dengan KJPP untuk menentukan nilai kontribusi tahunan yang harus dibayarkan pihak pengelola melalui Kas Daerah Pemkab Tabanan," lanjut Budiarti.

Setelah menggelar rapat koordinasi dengan PT Sentratirta Nugraha Sejati maka nilai tersebut disepakati, sehingga pihaknya mengirimkan permohonan rekomendasi dari DPRD Tabanan sesuai arahan dari BPK RI. "Jadi kita mohonkan rekomendasi dari DPRD atas kesepakatan tersebut dan pihak DPRD meminta kedepannya kerjasama itu agar ditinjau setiap tiga tahun sekali," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra menilai bahwa Pemkab Tabanan kurang jeli melihat aturan baru yang berlaku, sehingga proses kerjasama dengan pengelola Air Panas Penatahan menjadi temuan, lantaran tidak ada retribusi yang masuk per tahunnya. "Yang juga harus diperhatikan,  DPRD harus ikut diajak rembug. Sebab, bagaimana mereka akan meminta advice dan tanda tangan dewan, tapi selama ini kita tidak diajak rembug, tiba-tiba saja ada kajian appraisal," ujarnya.

Dengan disepakatinya retribusi tahunan tersebut, pihaknya akan mengundang kembali pengelola untuk urum rembug agar pengelola bisa berinovasi sehingga objek wisata itu tetap bertahan dan tidak malah stagnan, apalagi mati di tengah jalan. "Kami minta kerjasama ini dikaji per tiga tahun sekali, karena nilai kontraknya kecil bahkan sampai 2030 nanti," tegas politisi PDIP asal Pupuan tersebut.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia