Jumat, 05 Jun 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Sering Kena Gugat, BPK Evaluasi Kinerja

12 Desember 2019, 22: 31: 47 WIB | editor : Nyoman Suarna

Sering Kena Gugat, BPK Evaluasi Kinerja

Dr. Agung Firman Sampurna, CFSA, Ketua BPK RI (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam beberapa tahun terakhir ini kerap menjadi sasaran ‘tembak’. Kewenangannya mengaudit sampai dengan hasil auditnya yang biasa disebut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), belakangan sering dijadikan bahan gugatan perbuatan melawan hukum.

Dalam kurun waktu 2016 hingga menjelang akhir 2019, ada 26 gugatan terhadap BPK. Dari jumlah itu, 18 gugatan bersifat perdata. Dan sisanya, delapan gugatan Tata Usaha Negara (TUN).

Menyikapi situasi itu, BPK RI, Kamis (12/12), menggelar focus group discussion (FGD) di Kantor BPK RI Perwakilan Bali. Kelompok diskusi terarah itu dihadiri langsung Ketua BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, CFSA.

“Akhir-akhir ini ada beberapa gugatan terhadap LHP. Kami ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh. Apa yang penting untuk dikoreksi atau dievaluasi. Sehingga masalah-masalah seperti ini (gugatan) dapat kami respons,” ujar Agung Firman Sampurna, usai kegiatan diskusi tersebut.

Dia menegaskan, respons yang dia maksud itu bukan dalam artian membatasi hak warga negara atau siapa saja untuk melakukan haknya bila ada hal-hal yang dirasa melanggar ketentuan perundang-undangan atau hukum. Sehingga hak itu ditempuh dengan melakukan gugatan ke pengadilan.

“Kami juga ingin mengetahui hal-hal apa saja, dari sisi pengadilan dan para praktisi hukum, yang kira-kira dapat kami jadikan bahan evaluasi. Ini penting bagi kami. Karena sebetulnya BKP bagian dari lembaga negara yang keputusannya final dan mengikat. Bukan subyek dapat digugat,” jelasnya.

Di samping itu, diskusi tersebut juga untuk menentukan upaya apa saja yang bisa dipakai untuk memperbaiki proses perbaikan hukum. Khususnya, bila BPK ikut dilibatkan dalam proses pengusutannya. Baik itu proses pemeriksaan inestigatif, serta penghitungan dan penetapan kerugian negara (PKN).

Menurutnya, dari diskusi itu, ada beberapa hal yang akan dijadikan bahan masukan sekaligus penguatan terhadap prosedur pemeriksaan yang selama ini diterapkan. Beberapa masukan ini di antaranya menyangkut soal regulasi.

“BPK kan tidak membuat aturan ya. BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mungkin ada bagian-bagian yang bisa dimasukkan ke dalam pasal di dalam Undang-Undang BPK. Revisi terhadap Undang-Undang BPK. Salah satu jenis pemeriksaannya memberikan ruang, sehingga do process of law bisa jalan,” sebutnya.

Di sisi lain, sambungnya, diskusi itu menyinggung soal penerapan hukum administrasi negara terkait Tata Usaha Negara (TUN) yang kini sudah diundang-undangkan. Bagi pihaknya, ini merupakan langkah yang baik. Karena ke depannya, BPK akan lebih mengarahkan tugasnya sebagai deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi-potensi kerugian negara atau korupsi.

“Kalau saya mengatakan korupsi, di situ ada kerugian negara di dalamnya. Sehingga orang tidak langsung dijebak, dikriminalisasi, tapi tetap diberikan ruang kesempatan, agar mereka melihat bagian-bagian tertentu yang bisa diperbaiki,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Agung Firman, ruang tersebut sudah disediakan dalam Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang lamanya 60 hari. Sehingga bila ada kerugian negara bisa dipulihkan. Atau bila ada kebijakannya yang salah bisa dikoreksi.

“Tidak langsung dilakukan upaya-upaya penegakan hukum, yang itu membuat kapasitas penjara semakin sempit. Dan, sebenarnya tidak membuat proses tata kelola jadi akuntabel atau jadi lebih baik,” tegasnya.

Dalam diskusi itu, dia juga sempat menyinggung soal mindset umum terkait audit. Sehingga audit kerap dianggap sebagai momok menakutkan. Padahal, sambung dia, audit bukan bagian dari penegakan hukum. Melainkan sebuah proses dalam pemerintahan. Sebab dalam pengelolaan keuangan negara, ada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

“Pos audit itu barang tentu untuk memastikan, apakah pengelolaan sudah dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Soal BPK terlibat dalam proses penegakan hukum, menurutnya, itu hal lain lagi. Karena itu, pihaknya akan mencoba mengubah mindset umum terkait audit. Sehingga ke depannya, audit dipandang sebagai sebuah kebutuhan untuk membangun akuntabilitas.

“Orang mau minta akuntabilitas, dia minta diaudit. Orang mau mengetahui risiko dalan keuangan, dia minta audit. Dia mau meningkatkan kinerja dalam konteks pendapatan dan belanja, mereka minta audit. Memang stigma di masyarakat (selama ini), orang diaudit orang bersalah. Masuk penjara,” tukasnya.

Diskusi yang dihadiri Agung Firman Sampurna itu juga dihadiri Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H, advokat DR. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., dan Asep Ridwan, S.H., M.H.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news