Jumat, 24 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Kembali Beraksi, ForBALI Tuntut Aturan Khusus KKM Teluk Benoa

13 Desember 2019, 20: 43: 18 WIB | editor : I Putu Suyatra

Kembali Beraksi, ForBALI Tuntut Aturan Khusus KKM Teluk Benoa

BERAKSI LAGI: Massa ForBALI melanjutkan kembali aksinya di depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (13/12). Mereka menuntut agar posisi Teluk Benoa sebagai KKM diperkuat lewat aturan khusus setara Perpres. (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) kembali turun ke jalan. Melakukan aksi menuntut Pemerintah Pusat memperkuat keberadaan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) dengan menerbitkan instrumen hukum yang khusus.

Seperti aksi sebelumnya, ForBali memulai aksinya di Parkir Timur Lapangan Renon. Kemudian bergerak ke arah barat mengitari Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB) dan bertahan di Kantor Gubernur Bali. Kendati hujan, aksi mereka tetap jalan.

Aksi ini juga tidak lepas dari wacana adanya rencana Pemerintah Pusat mengkaji kembali pembatalan reklamasi di Teluk Benoa. Menyusul pernyataan yang sempat dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang baru, Edhy Prabowo, pada 19 November 2019 lalu.

Pernyataan ini bagi ForBALI dipandang kontraproduktif dengan kebijakan yang ditempuh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Semasa masih bertugas, Susi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 yang menetapkan Teluk Benoa sebagai KKM.

Ditambah lagi, Teluk Benoa dengan titik-titik sucinya itu juga masih belum lepas dari bayang-bayang reklamasi. Karena Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 (Perpres 51/2014) belum dicabut atau direvisi.

Koordinator ForBALI, Wayan “Gendo” Suardana, di sela aksi menegaskan, sepanjang reklamasi masih membayang-bayangi Teluk Benoa, pihaknya akan terus bergerak. Terlebih belakangan ini, pihaknya memandang ada hal krusial terkait Teluk Benoa yang telah ditetapkan sebagai KKM.

“Ada situasi yang krusial karena menteri yang baru (Edhy Prabowo) terlihat mau mengevaluasi keputusan Menteri sebelumnya terkait KKM Teluk Benoa,” ujarnya.

Melihat gelagat itulah, ForBALI kembali turun ke jalan. Bersuara ke pemerintah untuk memperkuat Teluk Benoa sebagai KKM. Terutama dari sisi hukum.

“Supaya menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan RI) mengetahui bahwa kami akan menentang upaya itu. Walaupun sudah diklarifikasi Dirjen bahwa menteri tidak ada keinginan seperti itu,” sebutnya.

Kedua, sambung dia, pihaknya juga menginginkan Komisi IV DPR RI yang menyatakan siap mengeluarkan rekomendasi terkait penetapan dan pengukuman Teluk Benoa sebagai KKM segera direalisasikan. Sehingga, Presiden RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan bisa secepatnya menindaklanjuti rekomendasi itu. “Kami minta secepatnya,” tegasnya.

Selain itu, sambung Gendo, ForBALI juga mendesak Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan aturan khusus yang memperkuat Teluk Benoa sebagai KKM. Aturan itu bisa berupa Perpres atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional.

“Di manapun bisa. Yang penting klausulnya memperkuat Teluk Benoa sebagai KKM. Eksistensi KKM itu harus diperkuat secara hukum. Baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif,” tegasnya.

Soal Perpres 51/2014 yang masih berlaku, menurut Gendo, ada baiknya bila dicabut. Namun, bila Presiden ternyata rikuh untuk mencabutnya, tinggal terbitkan saja Perpres baru yang secara khusus mengatur KKM.

“Kalau yang bagus itu, (Perpres 51/2014) dicabut. Tapi kalau Presiden ewuh pakewuh, tinggal terbitkan saja Perpres baru khusus KKM. Perpres khusus ini mereduksi Perpres 51/2014 yang sifatnya lebih umum,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia