Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Setor Rp 150 Triliun ke Pusat, Bali Ingin Minta Kontribusi

13 Desember 2019, 21: 36: 25 WIB | editor : Nyoman Suarna

Setor Rp 150 Triliun ke Pusat, Bali Ingin Minta Kontribusi

ANDALAN : Sektor pariwisata menjadi andalan Bali untuk mendulang devisa. Tak heran jika Bali mampu menyetor Rp 150 triliun ke pusat. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Kendati telah disahkan oleh DPRD Bali, Perda Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali hingga kini masih belum bisa diterapkan. Pasalnya, perda tersebut masih difasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di sisi lain, baik Gubernur Bali Wayan Koster, dan DPRD Bali sudah sepakat bahwa melalui perda itulah, kegiatan pelestarian alam dan budaya Bali bisa diongkosi. Karena menggenjot pendapatan dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak efektif. Nilainya tidak besar dan hanya menambah polusi udara.

Agar proses fasilitasi di Kemendagri secepatnya selesai dan perda itu bisa diterapkan, Jumat (13/12), anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Made Mangku Pastika, diskusi atau rembug dengan Biro Hukum Setda Provinsi Bali dan Tim Ahli Pembangunan Provinsi Bali.

Menurut Made Mangku Pastika, sejatinya perda ini sangat realistis dengan kebutuhan Provinsi Bali. Khususnya dalam upaya pelestarian lingkungan dan budaya yang dimiliki. Sebab, setiap tahunnya, Bali menyumbang devisa yang cukup besar ke pusat.

“Jumlahnya sekitar Rp 130 sampai 150 triliun. Lebih besar dari kontribusi daerah lain yang punya sumber daya alam. Sekarang bagaimana kita mau mengongkosi, memproteksi, menjaga budaya Bali. Kemudian kearifan lokal Bali, alam Bali. Yang itulah primadona dari pariwisata Bali. Kalau ini rusak, orang nggak mau datang lagi ke Bali,” ujar Pastika, usai pertemuan tersebut.

Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya cukup dengan energi dan kemauan keras rakyat Bali. Ketersediaan dana juga sangat menentukan. Dia ambil contoh bagaimana Pemprov Bali harus mengucurkan anggaran untuk desa adat setiap tahunnya. Nilai sekarang saja sudah Rp 300 juta per desa adat. Belum lagi subak. Satu subak mendapatkan Rp 50 juta.

“Belum lagi bantuan provinsi untuk keperluan upacara, bangun tempat ibadah, sekeha-sekeha, Pesta Kesenian Bali. Ini semua daya tarik wisata budaya. Sejauh ini, keperluan itu semua diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah agar Bali diizinkan untuk meminta sumbangan kepada para wisatawan asing. Sebab, sumbangan ini merupakan hal yang biasa di seluruh dunia. “Bahkan UNESCO mengizinkan itu. Tidak ada yang salah,” jelasnya.

Apakah berbagai permintaan Bali ini tidak akan sampai membuat pemerintah pusat gerah. Terlebih arah terkait persoalan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah?

Pastika tidak menampik itu, tapi di situlah letak perjuangannya. Menurutnya, hal itu akan bisa diterima pemerintah pusat sepanjang argumentasi yang disampaikan benar. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lain.

“Sumbangan kok, bukan retribusi atau pajak daerah. Ini sumbangan. Dan hanya kepada wisatawan asing. Tidak ada alasan kalau bisa menjelaskannya dengan baik serta narasi dalam ranperda itu bagus,” tegasnya.

Karena itu, dalam pertemuan itu, ada beberapa solusi yang dimunculkan. Salah satunya judul dari perda tersebut. Menurutnya, bila mengedepankan kontribusi, artinya ada penghitungan dana.

“Bicarakan dulu soal perlindungan lingkungan hidup dan budaya. Nah, untuk memelihara ini perlu sumbangan. Bahasa Inggrisnya, donation. Dan itu biasa di mana-mana. Mudah-mudahan sih beres, disempurnakan,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia