Selasa, 18 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Divonis 12 Tahun, Pengacara Sudikerta masih Melihat Ada Celah

20 Desember 2019, 18: 56: 11 WIB | editor : I Putu Suyatra

Divonis 12 Tahun, Pengacara Sudikerta masih Melihat Ada Celah

DENGARKAN VONIS: Ketut Sudikerta saat mendengarkan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat (20/12). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, divonis bersalah dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang senilai hampir Rp 150 miliar. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang menyidangkan perkaranya mengganjar Sudikerta dengan hukuman selama 12 tahun penjara.

Tidak sampai di situ saja, Hakim Esthar Oktavi, pimpinan sidang dalam perkara ini juga menetapkan hukuman denda sebesar Rp 5 miliar.

Bila denda tersebut tidak dibayar, Sudikerta mesti menggantinya dengan hukuman kurungan selama empat bulan.

Vonis tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat kemarin (20/12).

Usai mendengar putusan itu, Sudikerta yang terlihat mengenakan pakaian adat dominan putih langsung menyatakan banding. Itu setelah dirinya rembug dengan tim kuasa hukumnya.

Karena itu, usai menjalani sidang, Sudikerta langsung bergegas memproses upaya bandingnya tersebut. Itupun setelah dirinya terlihat menyalami para keluarga dan koleganya yang hadir dalam persidangan kemarin.

Tidak banyak kata-kata yang dilontarkan pria yang sempat menduduki posisi Wakil Bupati Badung tersebut. Begitu keluar dari ruangan sidang, dia langsung bergegas mengurus administrasi upaya bandingnya.

Pun demikian, saat proses itu selesai, dia langsung menuju mobil tahanan. Menuju Lapas Kerobokan tempat dia ditahan sementara dan menjalani vonis hukuman.

Sebelumnya, dalam persidangan, hakim menyebutkan bahwa Sudikerta terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP.

Pasal itu sebagaimana diterapkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan alternatif pertama.

Selain itu, Sudikerta juga dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang TPPU telah terpenuhi, maka terdakwa (Sudikerta) haruslah dinyatakan bersalah,” ujar Hakim Estar saat menyampaikan poin pertimbangan sebelum vonis terhadap Sudikerta dibacakan.

Selanjutnya, hakim juga menguraikan beberapa hal memberatkan dan meringan posisi hukum terdakwa dalam perkara yang menjeratnya.

Dalam hal yang memberatkan, Sudikerta di antaranya merusak iklim investasi pariwisata di Bali sehingga menimbulkan ketidakpercayaan investor. Terlebih saat perkara terjadi, Sudikerta berkapasitas sebagai pejabat pemerintahan.

Sementara dalam hal yang meringankan, Sudikerta pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Badung dan Wakil Gubernur Bali. “Dan berperan dalam proses pembangunan di Badung dan Bali,” sebut hakim.

Usai persidangan, salah satu kuasa hukum Sudikerta, Nyoman Darmada, menyampaikan bahwa upaya banding yang ditempuh kliennya itu sebagai upaya mencari keadilan. Sebab, kendati putusannya lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim JPU yakni 15 tahun, putusan itu tetap dirasa memberatkan kliennya.

“Pada prinsipnya klien kami menghormati putusan hakim tersebut. Tapi tetap tidak menerimanya karena sangat berat,” jelas Darmada usai mendampingi Sudikerta saat mengurus proses pendaftaran banding.

Selaku tim kuasa hukum, pihaknya juga masih melihat ada celah hukum bagi kliennya tersebut. Terlebih lagi, sampai dengan kemarin, usaha perdamaian masih tetap diupayakan. “Ada celah-celah yang memungkinkan untuk diselesaikan,” imbuhnya.

Selain Sudikerta, di waktu yang hampir bersamaan, majelis hakim juga memvonis Anak Agung Ngurah Agung. Terdakwa pada perkara yang sama dalam berkas terpisah. Sama halnya dengan Sudikerta, Ngurah Agung divonis bersalah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Selain itu, dia juga didenda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan.

Putusan terhadap Ngurah Agung tersebut lebih rendah dua tahun dari tuntutan yang diajukan JPU. Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut agar Ngurah Agung dihukum delapan tahun penjara.

Meski lebih ringan dua tahun dari tuntutan, Ngurah Agung tetap keberatan dengan vonis majelis hakim itu. Sehingga dia menempuh upaya yang sama seperti dilakukan Sudikerta. Yakni banding ke pengadilan tinggi. Sehingga usai sidang, dia langsung bergegar mengurus upaya bandingnya tersebut.

Sekadar mengingat, perkara yang membelit Sudikerta maupun Ngurah Agung ini terkait dengan proses jual beli lahan. Kasusnya bermula sekitar 2013 lalu. Adapun yang jadi korban dalam perkara ini adalah Alim Markus, bos Maspion Grup.

Waktu itu, Alim Markus membeli dua tanah dari Sudikerta seluas 36.650 meter persegi dan 3.300 meter persegi di kawasan Pantai Balangan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Maspion telah mentransfer uang sejumlah Rp 149 miliar. Tetapi setelah beberapa bulan transaksi, sertifikat tanah itu diketahui palsu. Sudikerta lantas dipolisikan hingga berujung dengan penetapan tersangka pada 2018 lalu.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia