Sabtu, 04 Apr 2020
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Program BK, Klaim Selamatkan Rp 38 Miliar Uang Rakyat Gianyar

30 Desember 2019, 12: 57: 42 WIB | editor : I Putu Suyatra

Program BK, Klaim Selamatkan Rp 38 Miliar Uang Rakyat Gianyar

PELAYANAN: Anggota DPRD Gianyar saat monitoring dan mengevaluasi pelayanan Bantuan Kesehatan (BK), di RSUD Sanjiwani Gianyar beberapa waktu lalu. (PUTU AGUS ADEGRANTIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS – Pemerintah Kabupaten Gianyar sejak 1 Agustus 2019 telah menerapkan program Bantuan Kesehatan (BK) bagi masyarakat Gianyar. Program itu pun mampu menyelamatkan uang rakyat sebesar Rp 38 miliar paska Pemkab memutuskan program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan karena dianggap memberatkan masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Jumat lalu (27/12).

Ia menjelaskan program BK sengaja tidak diisi nama suapaya tidak mengundang kontroversi di masyarakat. “Sengaja saya tidak isi nama yang khusus agar tidak mengundang kontroversi, karena program BK bisa mengkoper seluruh masyarakat Gianyar setelah pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Mengingat komplain dari masyarakat banyak datang, mulai masalah rujukan dan sebagainya. Maka kami putuskan buatkan khusus untuk masyarakat Gianyar dengan proram BK itu,” jelasnya.

Semenjak diterapkannya program BK tersebut, Mahayastra mengaku komplain yang ada di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar dikatakan jauh berkurang. Mengingat pada tahun 2020 bagi masyarakat yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan kena peningkatan iuran. “Kami juga telah bekerjsama dengan beberapa rumah sakit, mulai RSUP Sanglah Denpasar, RS Dharma Yadnya, Rumah Sakit Jiwa di Bangli, serta Rumah Sakit Indera. Tujuannya supaya pengobatan masyarakat yang sakit bisa kami cover semua,” paparnya.

Politisi PDIP itu pun menerangkan sebelum diterapkannya program BK di Gianyar, selama tujuh bulan tidak ada pembayaran ke RS Sanjiwani oleh BPJS Kesehatan. Hal itulah yang salah satu penyebab dari terganggunya pelayanan di RS. “Tujuh bulan tidak dibayar, bagaimana rumah sakit kami tidak kolaps?. Jauh saya lebih hemat mengurus BK ini, bahkan di depan Kepala BPJS Kesehatan Bali dan cabang Klungkung  sempat saya tanyakan apa hebatnya BPJS Kesehatan kalau begitu?” tanyanya.

Lanjut Mahayastra. “Lebih efesiensi progam BK ini, Rp 38 miliar, itu uang rakyat diselamatkan. Kalau itu dipakai membangun jalan, 40 kilometer bisa saya buat, kalau dibuat desa adat, 80 balai banjar bisa dibangun, kalau untuk beasiswa, berapa sumber daya manusia itu bisa kami cerdaskan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, program BK dibuat untuk bisa membantu masyarakat  Gianyar yang menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar. Bahkan itu merupakan hak dari masyarakat Gianyar tanpa harus membayar sepeserpun. Untuk mendapatkannya pun harus warga Gianyar yang ber-KTP Gianyar dan melengkapi persyaratan yang telah ada.

Sedangkan dasar dari Pemkab Gianyar membuat program BK itu berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Yaitu Nomor 007/PUU-III/2005 tentang Jaminan Sosial memberi jalan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program jaminan kesehatan sebagai sub sistem jaminan sosial di daerahnya. 

(bx/ade/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news