Selasa, 18 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Tolak Pemekaran, Warga Banjar Adat Kubu Temui Dewan Bali

06 Januari 2020, 23: 00: 28 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tolak Pemekaran, Warga Banjar Adat Kubu Temui Dewan Bali

TOLAK PEMEKARAN: Salah seorang perwakilan warga Banjar Adat Kubu yang menolak pemekaran menghadap Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana, serta Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali di ruang lantai tiga DPR (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Warga Banjar Adat Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Senin (6/1) siang mendatangi Kantor DPRD Bali. Mereka datang dengan dipimpin prajurunya. Tujuannya mempersoalkan pemekaran banjar di wilayah mereka.

Kehadiran warga dan prajuru Banjar Adat Kubu itu diterima langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Selain itu, ada juga Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana, serta beberapa anggota Dewan Bali yang kebetulan dari daerah pemilihan Karangasem.

Dalam pertemuan yang berlangsung di lantai tiga Kantor DPRD Bali itu, terungkap warga yang datang tersebut keberatan dengan pemekaran banjar yang diajukan sekelompok masyarakat, khususnya mereka yang mengatasnamakan Banjar Graha Santhi.

Seperti yang dijelaskan juru bicara dari Banjar Adat Kubu Made Agung Ariyasa, proses pemekaran tersebut tanpa sepengetahuan dan izin banjar induk. Karena di awal, permohonan yang diajukan hanya pisah sangkepan. Namun menurut klaim mereka, permohonan yang telah dipenuhi tersebut justru disalahgunakan.

“Kami ada empat tempek. Tempek satu dan dua sangkep di tempat induk. Tempek tempek tiga dan empat di tempat yang baru kami bangun. Di awal, permohonan mereka ingin pisah sangkepan. Rupanya kewenangan ini disalahgunakan,” beber Ariyasa.

Di samping itu, sambung dia, saat ini kelompok warga yang terdiri dari 150 KK (kepala keluarga) tersebut juga sudah mengajukan proposal pemekaran. Kini mereka bahkan sudah memiliki rekomendasi dari Majelis Desa Adat Kabupaten (MDAK) Karangasem. Kemunculan rekomendasi inilah yang kemudian membuat warga Banjar Adat Kubu yang terdiri dari 380 KK protes, karena tanpa sepengetahuan dan izin mereka.

Menurutnya, pihak warga yang menolak pemekaran itu sudah beberapa kali mengundang rapat atau sangkep untuk membahas soal pemekaran tersebut. Namun undangan itu tidak pernah dipenuhi. Sehingga pihaknya saat ini menempuh upaya banding ke Majelis Desa Adat Provinsi (MDAP) Bali.

Menanggapi uraian yang disampaikan warga dan prajuru Banjar Adat Kubu, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama menyebutkan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada MDAP Bali, yang intinya menolak pemekaran tersebut.

Sebab, pihaknya memandang proses pemekaran yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan, di antaranya, proses tersebut tidak didahului musyawarah dengan banjar induk.

Selain itu, berdasarkan uraian warga dalam pertemuan itu, absen rapat justru dipakai sebagai kelengkapan memenuhi syarat pengajuan pemekaran. “Kami lihat di DPRD karena mekar tanpa persyaratan yang normal, ya kami rekomendasikan untuk menolak,” sebut Adi Wiryatama usai pertemuan tersebut.

Dia melanjutkan, rekomendasi itu akan disusun Komisi I untuk diserahkan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Selain itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dalam setiap memecahkan masalah.

Terkait polemik pemekaran tersebut, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dulu duduk perkaranya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia