Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Tersandung Korupsi APBDes, Perbekel Pemecutan Kaja Ditahan

13 Januari 2020, 22: 26: 12 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tersandung Korupsi APBDes, Perbekel Pemecutan Kaja Ditahan

DITAHAN : Perbekel Pemecutan Kaja, AA Ngurah Arwatha, keluar dari pintu masuk utama gedung Kejari Denpasar menuju mobil tahahan setelah menjalani proses pelimpahan kasus dugaan korupsi APBDes, Senin (13/1). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Dugaan kasus korupsi APBDes membuat Perbekel Desa Pemecutan Kaja, Anak Agung Ngurah Arwatha,48, harus rela menyandang status tersangka. Bahkan, Senin (13/1), perbekel dua periode ini menjalani proses pelimpahan tahap dua dari penyidik Polresta Denpasar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Dalam proses pelimpahan ini, pihak Kejari Denpasar memutuskan untuk menahan Arwatha. Dia akan dititip di Lapas Kerobokan untuk 20 hari ke depan seraya menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.

Proses pelimpahan itu sendiri berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Saat keluar, Arwatha terlihat mengenakan rompi tahanan Kejari Denpasar yang berwarna merah. Wajahnya terlihat shock dan sedih. Sebabnya, selagi perkaranya bergulir di kepolisian, dia tidak menjalani penahanan.

Arwatha yang terlihat mengenakan pakaian adat itu langsung bergegas ke mobil tahanan. Dia pun enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan sejumlah awak media sembari menutup wajahnya dengan tangan.

“Yang bersangkutan kami titipkan di Lapas Kerobokan selama 20 hari ke depan,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Denpasar, I Nengah Astawa usai proses pelimpahan.

Astawa menjelaskan bahwa Arwatha diduga melakukan tindakan korupsi dana pungutan di desanya. Dana itu merupakan pungutan dari warung-warung, toko, dan pasar desa.

Sepanjang 2010 sampai 2016, uang hasil pungutan tersebut disetorkan ke kas desa. Bahkan sempat pula masuk ke dalam struktur APBDes. Dugaan korupsi itu baru terendus pada 2017 sampai 2018.

Sebab dugaannya, uang pungutan tersebut tidak disetorkan ke kas desa. Pemanfaatannya juga tidak dijabarkan dalam APBDes sehingga Desa Pemecutan Kaja yang dia pimpin mengalami kerugian sekitar Rp 190 juta.

“Uang pungutan tersebut tidak disetorkan ke kas desa, tapi langsung dibagikan ke perangkat desa maupun penyertaan modal pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),” imbuh Astawa didampingi Kepala Seksi Interlijen (Kasi Intel) Kejari Denpasar,  IGN Ary Kesuma.

Dugaan korupsi pada Arwatha mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDT). Penyertaan modal ke BUMDes harus melalui mekanisme APBDes. Bahkan, uang hasil pungutan harus masuk ke kas desa. Kemudian masuk dalam pos pendapatan di struktur APBDes. Setelah itu, pemanfaatannya sebagai penyertaan modal harus dijabarkan dalam APBDes.

Dalam kasus ini, Arwatha didakwa melakukan korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 64 KUHP.

Itu baru dakwaan primernya saja. Untuk dakwaan subsidernya, penyidik menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 64 KUHP.

Soal keputusan pihaknya melakukan penahanan, Astawa menegaskan bahwa itu dilakukan lantaran telah memenuhi unsur objektif dan subjektif. Secara objektif, pihaknya ingin memberikan ruang bagi tim jaksa untuk menangani perkaranya. Sedangkan secara subjektif, pihaknya khawatir tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini, Astawa menyebutkan, Arwatha merupakan tersangka tunggal. “Karena pembagian uang untuk perangkat desa dan penyertaan modal itu merupakan kebijakannya sendiri selaku perbekel,” jelasnya.

Pada waktu yang hampir bersamaan, kuasa hukum tersangka, Made Adi Mustika menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan penangguhan penahanan. Dia juga mengakui, kliennya shock setelah mengetahui pihak Kejaksaan menahannya. “Ini kan proses. Lama-lama pasti bisa menghadapi,” ujarnya.

Selain itu, Mustika juga mengungkapkan bahwa kliennya tersebut sejatinya sudah melakukan pengembalian sebesar Rp 120 juta. Sedangkan sisanya sekitar Rp 72 juta belum dikembalikan, karena uang itu sudah disertakan sebagai modal di BUMDes.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia