Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Terbelit Utang, Pabrik Pengolahan Kopi Perusda Bangli Macet

14 Januari 2020, 21: 06: 38 WIB | editor : Nyoman Suarna

Terbelit Utang, Pabrik Pengolahan Kopi Perusda Bangli Macet

TINJAU : Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles meninjau pabrik kopi milik Perusda Bali di Desa Mengani, Kintamani, Bangli. (I MADE MARTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BANGLI, BALI EXPRESS- Pabrik pengolahan kopi Pemkab Bangli di Desa Mengani, Kecamatan Kintamani, Bangli macet sejak sejak 2017. Selain macet, PT PT Java Qahwa Indonesia sebagai penyewa, disebut-sebut masih berutang. Hal tersebut terungkap saat Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles meninjau pabrik tersebut.

Seperti diketahui, pabrik itu milik Pemkab Bangli. Dalam pengoperasiannya, bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti (Perusda BMB). Pada  2016, Perusda BMB menyewakan pabrik ke perusahaan swasta, PT Java Qahwa Indonesia. Kontraknya 10 tahun. Namun dalam perjalanannya, pabrik ini macet. Perusahaan swasta ini, disebut-sebut, tidak bisa membayar kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian.

Direktur Perusda BMB Alit Putra menyampaikan, PT Java Qahwa Indonesia sudah tidak pernah melakukan pengolahan kopi di pabrik sejak 2017. Alit Putra yang menjabat sejak Maret 2019 langsung melakukan pendekatan secara informal. Namun tak berhasil. Akhirnya secara resmi mengeluarkan surat peringatan (SP) I, II, dan III. Perusda juga mengeluarkan surat wanprestasi pada Juli 2019. “Sejak 2017 PT Java Qahwa Indonesia tidak memenuhi kewajibannya bayar komitmen fee, sewa dan beberapa yang lainnya,” ungkap Alit Putra.

Padahal, lanjut dia, mengacu pada dokumen perjanjian, PT Java Qahwa Indonesia wajib membayar tiga komponen fee. Yakni komitmen fee Rp 170 juta per tahun, rental fee sebesar Rp 100 juta yang wajib dibayar tiap dua tahun, dan royalty fee Rp 100 per satu kilogram biji kopi yang diolah.  Hitung-hitungan Perusda, royalty fee 2016 yang belum dibayar sekitar Rp 98 juta lebih. “Untuk royalty fee ini kami harus verifikasi lagi,” tegas dia.  

Sementara itu, setelah melihat langsung kondisi pabrik dan mendengarkan penjelasan dari Perusda, Carles meminta segera menyelesaian masalah itu, sehingga pabrik tersebut bisa kembali beroperasi. Tentunya dilakukan evaluasi terlebih dulu, apakah tetap bekerjasama dengan pihak swasta atau dikelola sendiri oleh perusda. “Kasihan, potensi ini tidak dikelola,” kata Carles.

Politikus Partai Demokrat asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani itu menilai, potensi di pabrik tersebut tidak hanya berupa industry, namun juga bisa dijadikan tempat pelatihan maupun objek studi.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia