Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali
Sidang Mantan Teller PT BPR Suryajaya Ubud

Didakwa Gelapkan Rp 7 M, Gendo Sebut JPU Tebang Pilih

14 Januari 2020, 22: 15: 35 WIB | editor : Nyoman Suarna

Didakwa Gelapkan Rp 7 M, Gendo Sebut JPU Tebang Pilih

SIDANG: Sidang teller BPR Suryajaya Ubud, di Ruang Sidang PN Gianyar, Selasa (14/1). (ISTIMEWA)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS - Sidang kasus tindak pidana perbankan dan penggelapan dengan terdakwa inisial NWPLD yang merupakan mantan teller PT BPR Suryajaya Ubud berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Selasa (14/1). Penasihat hukm terdakwa, I Wayan “Gendo” Suardana dan I Wayan Adi Sumiarta membacakan keberatan dari pihak terdakwa sesuai agenda sidang. Surat keberatan setebal 24 halaman tersebut dibeberkan Gendo dalam sidang yang berlangsung sekitar satu jam lebih.

Dalam surat keberatannya, Gendo mempertanyakan sistem perbankan PT. BPR Suryajaya Ubud yang dilengkapi sistem digitalisasi dan komputerisasi. Dengan mekanisme pangawasan berjenjang, terdakwa dapat melakukan tindak pidana perbankan atau penggelapan hingga merugikan PT. BPR Suryajaya Ubud. “Logiskah hanya seorang teller bisa menggelapkan uang hingga lebih dari Rp 7 miliar dalam kurun waktu satu tahun?” ujarnya.

Sebelumnya, Gendo juga membongkar rekam jejak PT BPR Suryajaya Ubud, yang ternyata tidak taat hukum ketenagakerjaan karena tercatat pernah mempraktikkan penetapan kliennya sebagai karyawan kontrak dengan training 3 bulan. Bagi Gendo, hal tersebut adalah fakta bahwa BPR Suryajaya Ubud adalah perusahaan yang rekam jejaknya tidak baik.

Lebih lanjut, Gendo juga mempersoalkan kedua atasan terdakwa yakni kepala Bagian Operasional dan Direksi BPR yang tidak ditetapkan sebagai terdakwa dan hanya sebagai saksi. Padahal kedua atasan terdakwa, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, secara jelas disebutkan bahwa tindak pidana dilakukan bersama kedua atasannya. 

“Mengapa hanya terdakwa yang diajukan ke depan persidangan? Keadaan ini menunjukkan bahwa penuntut umum bertindak tebang pilih dan hanya menyasar terdakwa dalam konteks perkara ini. Ini menunjukkan bahwa relasi kuasanya paling lemah dalam sistem hierarki di PT. BPR Suryajaya Ubud," tegasnya.

NWPLD diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana perbankan juncto penggelapan, yang didalilkan menyebabkan kerugian PT BPR Suryajaya Ubud lebih dari Rp 7 miliar. Diduga tindak pidana tersebut dilakukan dalam kedudukan terdakwa sebagai teller dari (04/01/2016) sampai dengan (29/12/ 2016)

Sampai sidang ini digelar, kedua atasan terdakwa tidak diajukan ke persidangan dan masih dalam status sebagai saksi. Sidang selanjutnya akan digelar kembali Selasa, (21/1) di PN Gianyar.

(bx/ade/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia