Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Komisi IV Desak Dinsos Buleleng Validasi Penerima KIS-PBI

14 Januari 2020, 22: 26: 25 WIB | editor : Nyoman Suarna

Komisi IV Desak Dinsos Buleleng Validasi Penerima KIS-PBI

VALIDASI KIS-PBI: Suasana rapat Komisi IV DPRD Buleleng dengan Dinsos terkait validasi penerima KIS-PBI, Selasa (14/1). (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Dewan Buleleng mendesak Dinas Sosial untuk menuntaskan validasi data hasil verifikasi untuk penerima KIS-PBI dari APBD Buleleng. Pasalnya, data yang tak valid ditengarai akan menjadi sumber masalah di kemudian hari, sehingga berdampak terhadap pelayanan penerima KIS-PBI. Hal itu terungkat saat Komisi IV DPRD Buleleng secara khusus menggelar rapat bersama dengan Dinas Sosial dan seluruh camat di Buleleng. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng, Gede Suradnya, dan anggota komisi IV. Hadir juga perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja.

Dalam rapat tersebut Luh Hesti Ranitasari mempertanyakan peran camat se-Kabupaten Buleleng untuk membantu pendataan kembali warga yang akan mendapatkan KIS-PBI APBD Buleleng. Sebab, validasi tersebut sangat berpengaruh pada anggaran yang diperlukan.

Komisi IV DPRD Buleleng juga meminta agar dinas terkait beserta camat, lurah/perbekel membantu menyisir kembali data PDKS agar benar-benar valid. Termasuk menyisir sebanyak 17 ribu peserta yang belum bisa didaftarkan, karena berbagai persoalan yang ada.

Selain itu, Dinsos Buleleng bersama instansi terkait juga diminta mengupayakan capaian UHC minimal 95 persen sehingga nantinya tidak ada masalah dalam aktivasi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Kami juga minta pelayanan BPJS Kesehatan agar dioptimalkan penilaian terhadap rumah sakit mitra, termasuk melakukan sidak untuk memperbaiki pelayanan optimal kepada peserta BPJS Kesehatan dan pemegang KIS-PBI,” pungkas Hesti Ranitasari.

Sementara itu, Kepala Dinsos Gede Sandhiyasa mengatakan, saat ini data DPKS yang ada di Dinsos Buleleng masih banyak permasalahan. Sehingga, diakui Sandhiyasa, hingga saat ini data tersebut belum clear. Untuk itu, Dinsos Buleleng kembali akan menyisir data dari 129 ribu kepesertaan yang ada.

“Kami akan menyisir kembali dari data yang ada di kami. Dari jumlah tersebut nantinya akan dikaji kembali dalam tiga kreteria, yaitu meninggal dunia, tidak berdomisili tetap, dan tidak validnya data dengan di catatan sipil,” kata Sandhiyasa.

Dijelaskan Sandhiyasa, Dinsos Buleleng masih terus melakukan validasi data untuk nantinya para penerima KIS-PBI APBD Buleleng benar-benar tepat sasaran. “Persoalan anggaran yang ada saat ini hanya bisa mengkaper selama tujuh bulan ke depan. Untuk sisanya akan dibahas kembali dalam pembahasan anggaran,” jelas Sandhiyasa.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia