Minggu, 26 Jan 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Buntut Mutasi Kontroversi, BKPSDM Karangasem Minta Maaf

14 Januari 2020, 23: 33: 47 WIB | editor : Nyoman Suarna

Buntut Mutasi Kontroversi, BKPSDM Karangasem Minta Maaf

I Gusti Gede Rinceg, Kepala BKPSDM Karangasem (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Amburadulnya pelaksanaan mutasi aparatur sipil Negara (ASN) di Pemkab Karangasem pada Selasa (7/1) tengah malam membuat Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karangasem angkat bicara. Bahkan pihak BKPSDM Karangasem pun meminta maaf karena proses mutasi tengah malam itu menimbulkan kontroversi.

Kepala BKPSDM I Gusti Gede Rinceg mengakui ada perbedaan jumlah nama ASN yang terlampir pada surat undangan mutasi dengan surat keputusan (SK) jabatan dan penempatan posisi baru.

Perbedaan itu menurut Rinceg, karena proses registrasi nama-nama ASN yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah dilakukan sejak awal. Sehingga tercatatlah 64 orang yang dimutasi. Namun menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah, ternyata muncul daftar tunggu nama-nama pejabat yang akan dimutasi, sehingga dilakukan penambahan. Begitu pula dengan pejabat yang akhirnya tidak jadi dimutasi.

“Ini (pencatatan) berkembang di awal. Kami sampaikan di awal memang kami mempercepat merampungkan nama yang akan dimutasi, sehingga keluarlah surat undangan pelantikan kepada 64 orang ASN. Pada saat bersamaan, malam itu, kami masih bekerja, kemudian muncul daftar tunggu, sehingga bertambah 79. Kami berkomunikasinya lewat grup WA (WhatsApp),” jelas Rinceg dalam forum rapat gabungan komisi DPRD Karangasem, Selasa (14/1).

“Baperjakat masih berproses. Yang pasti undangan lampiran sebanyak 64 orang. Kami undang lewat grup (WA). Teman-teman yang lain kami hubungi lewat telepon. Inilah proses saat Baperjakat bekerja, dari 64 undangan yang terlanjur tersebar, berkembang menjadi 79 karena masih berproses,” imbuh Rinceg.

Dalam proses mutasi ini, BKPSDM menjamin tidak ada pelanggaran terhadap Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara mutasi. Dia juga menjamin penggeseran sejumlah pegawai dilakukan secara proporsional.

Menurut Rinceg, ASN yang dimutasi sudah diperhitungkan dengan melihat kualifikasi. Ada juga ASN yang berkualifikasi manajemen umum. Seperti pada posisi kepala bidang. Lalu di tingkat eselon IV yang sifatnya teknis, sudah ditempatkan ASN yang berkualifikasi. Sehingga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas.

Sementara itu, dari kaca mata anggota DPRD Karangasem, mutasi itu dinilai aneh. Lantaran jumlah nama yang tercantum dalam surat undangan mutasi dengan SK justru berbeda. Dewan mencurigai ada beberapa poin dalam peraturan yang dilanggar. Namun DPRD Karangasem perlu melihat data terlebih dulu.

Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana menyampaikan, BKPSDM perlu menyerahkan data-data mutasi. Ini untuk mengetahui apakah ada ASN yang dimutasi sebelum masa jabatannya minimal dua tahun. Dewan juga akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Pasal 2 Peraturan BKN Nomor 5/2019, mutasi dilakukan paling singkat dua tahun. Jika aturan itu tidak dilanggar, artinya tidak ada mutasi di bawah dua tahun, ya tidak masalah. Mudah-mudahan tidak ada pelanggaran. Kami akan selidiki. Kami berharap BKPSDM dan Penjabat Sekda sudah cermat,” pungkas Gede Dana.

(bx/aka/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia