Rabu, 26 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Politik

Perketat Pungutan Pajak Galian, Dewan Karangasem Usul Portal Online

15 Januari 2020, 21: 27: 15 WIB | editor : I Putu Suyatra

Perketat Pungutan Pajak Galian, Dewan Karangasem Usul Portal Online

CEK PORTAL: Pimpinan DPRD Karangasem saat melakukan sidak ke beberapa pos pungutan pajak galian di Kecamatan Abang, beberapa waktu lalu. (AGUS EKA PURNA NEGARA/BALI EXPRESS)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Rendahnya kemampuan keuangan daerah (KKD) pada 2020 tak terlepas dari turunnya pendapatan di beberapa sektor pajak. Salah satunya sektor galian mineral bukan logam alias galian C.

Adanya kebocoran di sektor galian C membuat pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem terus menurun. Padahal sektor galian jadi lumbungnya kas Karangasem. Anggota DPRD Karangasem I Nyoman Winata menyayangkan potensi yang dimiliki Karangasem belum dimanfaatkan dengan baik. Khusus untuk pajak galian itu, Winata mengusulkan agar pengawasannya diperketat dengan pemasangan portal online.

Menurutnya, portal online akan merekam data riil dalam memungut pajak. Di samping itu akan mencegah tindakan oknum nakal yang bermain-main saat memungut faktur pajak. "Tidak masalah lah kalau kita beli alat Rp 15 miliar umpamanya, tapi kita akan mendapat jawaban yang lebih pasti soal pendapatan itu," tegas Winata.

Dia menjamin pemasangan portal online akan memberikan dampak memuaskan bagi kas daerah. Namun dia menyadari secara teknis pelaksanaan perlu dikaji. "Kami memahami KKD kita turun akibat pendapatan kita rendah. Kalau saya dapat tangkap memang yang bisa kita andalkan banyak kan di galian. Tapi di sana bocornya minta ampun," sesalnya.

Dia lantas menuturkan sempat melakukan kroscek di beberapa portal pajak dan sempat menggali informasi melalui para sopir truk. Hasilnya, Winata menemukan adanya oknum petugas portal dengan sopir truk yang diduga "bermain mata". "Sopir truk tidak beli faktur lalu ketika sampai di portal pemungutan pajak, sopir memberikan uang Rp 50 ribu kepada petugas portal lalu bisa keluar. Bocor banget pendapatan kita," ketus Winata tanpa menyebut lokasinya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Mase Sujana Erawan tidak menampik kebocoran pajak memang masih terjadi. Pihaknya akan memperketat pengawasan dan terus memberikan arahan kepada petugas portal untuk jujur. "Memang selama ini di portal ini yang cukup banyak adanya kebocoran," kesalnya.

Menurut dia, faktor lain yang membuat penarikan pajak di galian tidak maksimal karena masih ada pengusaha yang belum berizin. Namun Erawan masih memaklumi karena mungkin saja masih dalam proses kepengurusan izin. "Jelas yang belum berizin tidak bisa kita punguti pajak. Kami harap semua segera berizin, pendapatan dari galian dipastikan meningkat," tukas Sujana Erawan. 

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia