Rabu, 26 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Bangun Sinergitas, DPRD Badung Apresiasi BPK RI Bali

22 Januari 2020, 22: 11: 21 WIB | editor : Nyoman Suarna

Bangun Sinergitas, DPRD Badung Apresiasi BPK RI Bali

RAPAT: Wakil Ketua I DPRD Badung menghadiri undangan BPK RI Perwakilan Bali, di Renon, Denpasar, Rabu (22/1). (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa mengapreasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali dalam membangun sinergitas. Terlebih, legislator memiliki peran strategis dalam pengawasan pelaksanaan roda pemerintahan. Hal ini diungkapkan Wayan Suyasa saat menghadiri undangan BPK RI Perwakilan Bali, di Renon, Denpasar, Rabu (22/1).

Suyasa mengatakan, sinergitas dalam pengawasan yang akan dibangun BPK RI Perwakilan Bali merupakan langkah positif. Kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan serius sehingga dapat berjalan dengan baik.

“Kami di lembaga dewan mengapresiasi kebijakan ini. Sebab, selama ini kami di dewan hanya menerima hasil verifikasi. Misalnya, dalam pengajuan RAPBD. Setelah dikroscek, kami mendapatkan informasi hasil verifikasi dan baru bisa ditetapkan sebagai APBD,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya sinergi antara BPK RI Perwakilan Bali dan lembaga dewan akan menguatkan fungsi dewan sebagai lembaga pengawas. “Sebelum diverifikasi kami diajak urun rembuk. Ini akan menguatkan fungsi dewan dalam hal pengawasan,” katanya.

Dikatakan, sinergitas antara BPK RI Perwakilan Bali dan lembaga dewan tidak hanya dilakukan di Badung, namun juga di seluruh kabupaten dan kota serta Provinsi Bali. “Yang diundang BPK RI Perwakilan Bali adalah lembaga dewan seluruh Bali. Kami berkumpul bersama BPKP. Intinya ingin menyampaikan sinergitas BPK terhadap lembaga dewan dalam konteks fungsi pengawasan,” tegasnya.

Disebutkan, salah satu fungsi sinergitas antara BPK RI Perwakilan Bali dengan lembaga dewan yakni dalam bidang pengawasan penggunaan anggaran oleh eksekutif, sehingga meminimalkan kesalahan. “Kami dapat duduk bersama, khususnya mengenai pengawasan keuangan BPK, terkait masukan-masukan dari BPK terhadap eksekutif. Intinya ada keselarasan untuk meminimalkan kesalahan sebelum segala sesuatu ditetapkan pemerintah,” tandas politisi asal Penarungan, Mengwi ini.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia