Selasa, 25 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

DPMPTSP Badung Diundang Kemenpan-RB, Bahas Rancangan Perpres MPP

22 Januari 2020, 22: 20: 34 WIB | editor : Nyoman Suarna

DPMPTSP Badung Diundang Kemenpan-RB, Bahas Rancangan Perpres MPP

BAHAS RANPERPRES: Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan diundang ke Kemenpan-RB membahas dan memberikan masukan terhadap Ranperpres. (HUMAS SETDA BADUNG FOR BALI EXPRESS)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS - Dalam rangka memperkuat status hukum Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Ranperpres MPP).

Dari 22 MPP yang telah terbentuk di Indonesia, hanya enam daerah sebagai penyelenggara MPP terbaik yang diundang khusus dalam pembahasan, untuk memberikan masukan terhadap Ranperpres dimaksud. Keenamnya, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Badung, Kota Pekanbaru, Kota Bogor, Kota Palopo dan Kabupaten Kulonprogo.

Rapat pembahasan Ranperpres tersebut dipimpin Dr. Drs. Mohammad Imannudin, SH.,MSi selaku asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kemenpan-RB di Kantor Kemenpan-RB, Senin (21/1).

Imannudin menjelaskan, tujuan disusunnya Ranprepres tersebut, untuk memberikan kekuatan hukum penyelenggaraan MPP sehingga terwujud pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Substansi Ranperpres MPP di antaranya mengatur terkait kelembagaan MPP,  hak dan kewajiban, pola pelayanan, pembiayaan, dan pembinaan penyelenggaraan MPP.

Saat dikonfirmasi via telepon, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan didampingi Kabid Program dan Informasi I Gusti Bagus Diana Putra membenarkan pihaknya diundang khusus Kemenpan-RB untuk memberikan masukan, terutama hal-hal terkait operasional MPP. Agus Aryawan mengusulkan agar kelembagaan MPP dapat ditingkatkan menjadi UPTD di bawah DPMPTSP. Sehingga lebih fokus melaksanakan fungsi pelayanan, koordinasi teknis dan operasional MPP. Demikian pula penegasan ketersediaan pembiayaan operasional MPP, SDM petugas layanan dari masing-masing instansi yang bergabung. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana khusus, di antaranya alat pencetakan paspor, SIM, NPWP dan sebagainya yang menjadi kewenangan kementerian atau lembaga. “Substansi lain yang sangat penting untuk diakomodir, yaitu adanya tunjungan khusus bagi pegawai DPMPTSP sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 serta surat Mendagri Nomor 067/14067/SJ tanggal 16 Desember 2019 perihal Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di daerah,” kata Agus.

(bx/adi/man/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia