Selasa, 18 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Bali

Kariyasa: Pembahasan Kenaikan Iuran BPJS Kelas Tiga di DPR RI Memanas

22 Januari 2020, 22: 48: 29 WIB | editor : Nyoman Suarna

Kariyasa: Pembahasan Kenaikan Iuran BPJS Kelas Tiga di DPR RI Memanas

ilustrasi (DOK.JAWA POS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kenaikan iuran BPJS di semua kelas membuat jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Bali menciut. Dari semula sekitar 1,4 juta orang menjadi 686.271 orang di tahun ini. Itu merupakan jumlah yang disepakati dalam skema sharing anggaran antara Pemprov Bali dengan sebagian besar pemerintah kabupaten di Bali.

Di luar itu, beberapa pemerintah kabupaten (pemkab), seperti Buleleng dan Bangli mengambil keputusan untuk menambah anggaran dari APBD mereka tahun ini. Keputusan itu diambil untuk meredam protes dari masyarakat, khususnya yang semula masuk kategori PBI namun tiba-tiba dicoret pada tahun ini.

Terkait situasi itu, anggota Komisi IX DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana menyatakan, situasi ini memang tidak diharapkan pihaknya. Bahkan, menurut dia, sampai saat ini pihaknya di Komisi IX masih belum menyetujui kenaikan iuran di kelas tiga tersebut. Bahkan ngotot agar kenaikan di kelas tiga tidak diberlakukan.

“Apa yang jadi kekhawatiran kami sebelumnya, akhirnya terjadi sekarang. Pada intinya, kami di Komisi IX memang meminta agar iuran di kelas tiga jangan dinaikkan dulu. Karena di situ ada haknya masyarakat miskin,” ungkap Kariyasa Adnyana saat dihubungi, Rabu (22/1).

Sejatinya, sambung dia, dalam rapat kerja pertama antara Komisi IX dan Menteri Kesehatan dan BPJS  yang berlangsung sekitar November 2019 disusul pertemuan berikutnya, sudah ada kesepakatan untuk tidak menaikkan iuran di kelas tiga. Kesepakatan itu dituangkan dalam rekomendasi yang disepakati Menteri Kesehatan dan BPJS.

“Dalam perkembangannya, di pertemuan, Senin (20/1), rekomendasi itu tidak terealisasi. BPJS beralasan rekomendasi itu melanggar undang-undang. Inilah yang membuat teman-teman dari hampir seluruh fraksi marah,” ungkap mantan anggota DPRD Bali tersebut.

Sampai sejauh ini, soal iuran di kelas tiga yang sebagian pesertanya merupakan PBI, belum menemukan titik temu dalam rapat terakhir di DPR RI. Namun Kariyasa Adnyana menegaskan, Komisi IX tempatnya bertugas, masih ngotot agar kenaikan iuran di kelas tiga jangan diberlakukan dulu.

Idealnya, kenaikan iuran di kelas tiga dilakukan setelah ada harmonisasi data dari pusat sampai ke tingkat desa. Kalau memang argumentasi BPJS menyebutkan ada penerima PBI yang sudah meninggal atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

“Harmonisasikan data terlebih dulu. Lintas sektor. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, sampai aparat terbawah di desa. Kalau distop seperti sekarang, hanya bikin gaduh. Apalagi mereka yang miskin itu sakit dan perlu mendapatkan perawatan rutin. Misalnya pasien cuci darah. Itu sudah tidak dapat lagi,” sergahnya.

Situasi yang terjadi saat ini, menurut dia, sangat berbanding terbalik dengan gaji yang diperoleh direksi BPJS yang nilainya sampai hampir Rp 400 juta. Di sisi lain, ada masyarakat miskin yang tadinya ditanggung pemerintah dengan status sebagai PBI, namun kini dicoret begitu saja.

“Gaji mereka hampir Rp 400 jutaan. Paling tidak Rp 325 jutaan. Belum lagi pendapatan-pendapatan lain. Di lain pihak rakyat yang kesusahan. Setiap bulan harus bayar iuran yang nilainya naik sekarang. Rumah sakit juga akan stress karena kebingunan cari biaya melayani masyarakat,” imbuh politisi PDIP dari Buleleng ini.

Dia menegaskan, sampai kapan pun BPJS akan deficit, karena BPJS bukan lembaga yang bertujuan mencari profit atau keuntungan. Tugasnya adalah mengatur subsidi jaminan sosial di bidang kesehatan. Karena itu, ke depan ada beberapa kemungkinan yang akan ditempuh. Pertama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang BPJS. Atau kedua, kembali ke mekanisme Jamkesda seperti dulu.

“Yang jelas hasil pertemuan terakhir akan kami sampaikan ke pimpinan DPR RI. Semoga bisa ditinjaklanjuti pemerintah. Karena nanti pimpinan kami akan bertemu Presiden dan Menteri Keuangan. Selain itu, rapat kerja terkait ini masih akan tetap lanjut. Yang jelas, kami di Komisi IX ngotot jangan naikkan iuran di kelas tiga,” pungkasnya.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia