Selasa, 18 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Politik

RUU Provinsi Bali Gagal Masuk Prioritas Prolegnas Tahun Ini

24 Januari 2020, 09: 07: 07 WIB | editor : I Putu Suyatra

RUU Provinsi Bali Gagal Masuk Prioritas Prolegnas Tahun Ini

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Harapan Pemprov Bali dan komponen masyarakat Bali agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali bisa dibahas DPR RI pada tahun ini ternyata urung tercapai. Sebab, rancangan aturan tersebut rupanya belum masuk dalam deretan 50 RUU yang ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Prioritas. Sebagaimana hasil rapat paripurna di DPR RI pada Rabu lalu (22/1).

Kondisi itupun dibenarkan anggota DPR RI dari Bali, I Wayan Sudirta. Sudirta yang juga anggota Fraksi PDIP dan bertugas di Komisi III DPR RI. “Memang kalau dilihat dari list prioritas 2020, (RUU Provinsi Bali) belum masuk,” ujar Sudirta.

Sayangnya, Sudirta enggan berkomentar lebih jauh terkait perkembangan tersebut. Dengan alasan dia tidak banyak menangani langsung persoalan RUU Provinsi Bali. Dia hanya menyebutkan, pihaknya akan tetap memantau perkembangannya.

“Nanti lihat perkembangannya,” jawabnya singkat, seraya tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dia maksud dengan perkembangan. “Belum bisa saya katakan sekarang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana yang dikonfirmasi perihal itu mengaku pihaknya masih menunggu jawaban dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, RUU Provinsi Bali sebelumnya sudah masuk ke dalam 50 daftar RUU yang mendapatkan prioritas dalam pembahasan tahun ini. Bahkan berada pada kisaran urutan 30 RUU.

“Makanya sempat optimis (akan dibahas tahun ini). Karena masuk ke di-50. Kami masih menunggu jawaban dari Kemendagri,” sebutnya.

Seperti dilansir dari JawaPos.Com, pada Rabu lalu (22/1), DPR RI resmi mengesahkan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020 Prioritas. Jumlahnya ada 50 RUU (lihat grafis). Pengesahan daftar RUU tersebut disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar.  

50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. RUU tentang Pertanahan

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

19. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

23. RUU tentang Penyadapan

24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional

29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus law)

30. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

33. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

34. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

35. RUU tentang Ketahanan Keluarga

36. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

37. RUU tentang Profesi Psikologi

38. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji)

39. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

40. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)

41. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)

42. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua

43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika

45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

46. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)

47. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

48. RUU tentang Bakamla

49. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

50. RUU tentang Daerah Kepulauan‎

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia