Selasa, 25 Feb 2020
baliexpress
icon featured
Politik

RDP dengan BUMN, Parta Minta Pemerintah Tak Impor Beras dan Garam

05 Februari 2020, 16: 16: 58 WIB | editor : I Putu Suyatra

RDP dengan BUMN, Parta Minta Pemerintah Tak Impor Beras dan Garam

I NYOMAN PARTA: Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta saat melakukan RDP dengan kalangan BUMN, Rabu (5/2). (ISTIMEWA)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS - Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Parta meminta pemerintah untuk tidak impor beras dan garam lagi. Selain itu, Parta juga berharap ikan tuna tidak diekspor semua. Karena di satu sisi UMKM di Bali justru kekurangan bahan baku ikan tuna. Hal itu disampaikan saat Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wamen 1 BUMN dan BUMN sektor Pangan (Bulog, PT Garam, Pertani, Perikanan), Rabu (5/2). Total ada 13 BUMN sektor pangan yang ikut dalam RDP itu.

"Indonesia dianugerahi tanah yang subur, tapi sayang sekali budaya impor telah menjauhkan cita cita negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan," ujar anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta saat RDP

 Menurutnya, dari 34 Provinsi, hanya Jakarta yang tidak swasembada sapi, itu berarti ada 33 Provinsi yang swasembada dan bahkan berlebih namun tetap saja impor sapi. Ini yang membuat jumlah peternak sapi berkurang dan jumlah populasi sapi mengalami penurunan secara drastis.

"Harga sapi lokal dibeli dengan harga yang lebih murah dari pada sapi impor, sehingga membuat para perternak kita mengalami kerugian dan memilih alih profesi" tambahnya

Begitu juga dengan garam petambak garam berkurang karenaa garam impor masuk hingga ke konsumsi rumah tangga dengan berbagai alasan termasuk  alasan garam lokal kandungan yodiumnnya rendah.

"Kan teknologi begitu maju kalau yodiumnnya rendah, lakukan dong proses teknologi itu, bukan malah impor, aneh punya laut dan garis pantai paling  panjang nomer dua di dunia malah impor garam,"tegasnya

Untuk itu, Parta meminta kepada Kepada Bulog untuk tidak impor beras lagi. Karena impor beras  bukan saja merugikan petani tapi juga menyakiti petani. Mereka yang berjuang mempertahankan kebutuhan setrategis bertahan dengan hujan dan terik matahari, harusnya mereka disubsidi bukan malah dimusuhi oleh negara sendiri dengan impor beras.

"Khusus untuk Bali, saya ingin menyampaikan aspirasi dari para pengusaha UKM yang bergerak dalam pengolahan hasil laut. Bahwa Bali kekurangan bahan baku karena ikan tuna yang diturunkan di Pelabuhan Benoa langsung diolah oleh pemilik kapal sekaligus pemilik perusahan pengolahan kemudian diekspor ke Jepang. Yang disisakan hanya kulit dan tulang. Untung masih ada ikan dasar seperti kerapu tongkol, kakap, lobster dari Jawa sehingga bisa mengatasi kebutuhan konsumsi untuk pariwisata. Jadi saya minta kepada seluruh BUMN  khusunya  PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero jangan semua diekspor ikan tunannya, agar pengusaha UKM dapat bahan baku," katanya.

Menanggapi permintaan Parta, Dirut Bulog, Budi Waseso langsung menyanggupi. Dia berjanji tidak akan melakukan impor beras lagi. Bahkan, April mendatang, pihaknya akan mengekspor beras ke Arab Saudi.

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia